PDIP Masih Tunggu Jawaban BGN soal Data Kader Terlibat Program MBG

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa partainya masih menunggu data lengkap dari Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai identitas kader PDIP yang terlibat dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Hasto mengatakan bahwa PDIP telah mengirimkan surat kepada BGN untuk mendapatkan penjelasan mengenai kader yang disebut oleh mantan Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang. Namun, hingga saat ini, surat tersebut belum mendapatkan tanggapan dari pihak BGN.

"Ya, kan kita kan masih menunggu yang dimaksud dari PDIP itu siapa? Karena itu dinyatakan oleh wakil kepala BGN saat itu seluruh partai terlibat dalam program tersebut." ujar Hasto

"Waktu itu, Nanik pernah menyebut seluruh partai politik terlibat dalam pengadaan dan manajemen SPPG. Nah itu yang kami pertanyakan?," tambahnya.

Dia menegaskan bahwa PDIP sebelumnya telah melarang anggotanya untuk terlibat dalam program MBG. Setelah mendengar pernyataan Nanik, partainya memutuskan untuk meminta data dari BGN mengenai kader yang diduga terlibat dalam program tersebut.

"Kami kemudian berkirim surat kepada BGN dan sampai sekarang kami belum menerima jawaban dari surat tersebut, ya kami akan nunggu. Kalau enggak kami akan kirim surat kembali." imbuhnya.

Surat yang dikirimkan tersebut, bernomor 553/EX/DPP/VI/2026 dan tertanggal 22 Juni 2026, ditandatangani oleh Hasto dan Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun.

"Itu karena Nanik Deyang yang saat itu menjadi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, itu kan mengatakan seluruh partai politik itu ikut di dalam pengadaan dan juga manajemen dari SPPG," ungkapnya.

Dia menjelaskan bahwa surat tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi partai yang dikeluarkan pada 24 Februari 2026, yang menegaskan agar tidak ada kader PDIP yang memanfaatkan program MBG untuk kepentingan pribadi.

Selain itu, mengenai kemungkinan sanksi bagi kader yang terbukti terlibat dalam program MBG, Hasto menjelaskan bahwa partainya akan memanggil yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi terlebih dahulu. Menurutnya, bentuk sanksi akan disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

"Oh, begitu ada laporan kami langsung undang klarifikasi. (Sanksi) ya, tergantung jenis pelanggarannya. Karena itu kan program untuk rakyat. Kita enggak boleh melakukan komersialisasi suatu program yang ditujukan untuk rakyat," jelasnya.

Program Peningkatan Kualitas Gizi

Hasto juga mengungkapkan berbagai model program peningkatan gizi yang telah dikembangkan oleh kader PDIP di sejumlah daerah, seperti Surabaya, Bantul, dan Banyuwangi.

"Karena PDI Perjuangan sudah punya banyak model. Model di Surabaya dikembangkan oleh Bu Risma, Model Pak Idham Samawi yang dikembangkan di Bantul secara indirect untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak didik kita." kata Hasto.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kritik PDIP terhadap program MBG tidak diarahkan pada gagasan dasarnya, melainkan lebih kepada cara pelaksanaannya yang dianggap masih bersifat top down.

"Yang dikritik oleh PDIP perjuangan sejak awal kan dari sisi pelaksanaannya yang topdown. Ya dari sisi metodologinya, dari sisi pelaksanaannya, dari sisi pendekatan-pendekatannya," tuturnya.