Megawati: Kudatuli Simbol Ketidakadilan, Aparat Negara Jangan Jadi Alat Kekuasaan

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menilai Peristiwa Kudatuli pada 27 Juli 1996 menjadi pengingat atas praktik ketidakadilan yang tidak boleh kembali terjadi. Dia menegaskan aparat negara harus bekerja sesuai aturan hukum dan tidak dijadikan alat untuk kepentingan kekuasaan.

Pernyataan tersebut disampaikan Megawati saat menghadiri peringatan 30 tahun Peristiwa Kudatuli di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026).

“Buat saya, Kudatuli itu adalah simbol. Simbol dari apa? Ketidakadilan,” kata Megawati.

Dalam pidatonya, Megawati mengenang penyerbuan Kantor DPP PDI yang kala itu dipimpinnya. Dia menegaskan kantor tersebut memiliki status yang sah, namun tetap menjadi sasaran penyerangan.

“Tempatnya saja sah. Itu diberikan oleh negara. Saya didukung juga sah. Tapi kenapa karena saya yang menang lalu kok saya dibeginikan? Dan serangnya itu juga bukan dari luar, dari aparat kita,” ujarnya.

Megawati juga menceritakan tekanan yang dialaminya setelah peristiwa tersebut. Dia mengaku sempat tiga kali dipanggil kepolisian dan sekali menjalani pemeriksaan di kejaksaan yang berlangsung sejak pagi hingga malam hari.

“Saya dipanggil polisi tiga kali. Kejaksaan satu kali, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam,” ungkapnya.

Dia mengatakan pemeriksaan baru diakhiri setelah dirinya menanyakan langsung kepada penyidik apakah proses tersebut telah selesai.

“Kalau saya tidak tanya, ‘Ini pemeriksaan apakah sudah selesai atau belum? Saya ini istri seseorang.’ Baru mereka bilang, ‘Sudah selesai, Bu,’” tuturnya.

Pengalaman tersebut, kata Megawati, membuatnya mempertanyakan apakah aparat negara akan terus digunakan dengan cara yang sama seperti yang pernah dialaminya saat Peristiwa Kudatuli.

“Apakah alat negara itu akan dijadikan terus-menerus seperti apa yang saya alami pada waktu itu, pada waktu Kudatuli?” katanya.

Singgung Marak Buzzer

Selain mengulas Peristiwa Kudatuli, Megawati juga menyoroti fenomena maraknya buzzer yang dinilainya kerap menyerang seseorang demi mendapatkan imbalan. Meski menyampaikan kritik, dia menegaskan tidak bermaksud memprovokasi.

“Saya bukan provokator. Saya bertanggung jawab kepada negeri ini,” tegasnya.

Di penghujung pidatonya, Megawati mengajak generasi muda memiliki arah yang jelas dalam membangun masa depan. Dia juga berpesan agar anak muda memegang teguh keyakinan, keberanian, keteguhan, dan kesabaran, serta tetap menjaga harga diri sebagai bangsa Indonesia.

“Masukkan ke dalam hati sanubari bahwa saya adalah orang Indonesia dan saya punya harga diri untuk menjadi orang Indonesia,” tandas dia.

 

Kudatuli Tak Boleh Terulang

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengajak seluruh pihak menjadikan Peristiwa Kudatuli sebagai pelajaran agar praktik kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan tidak kembali terjadi. Menurutnya, demokrasi harus dijalankan dengan menjunjung kemanusiaan, keadilan, dan kebebasan menyampaikan pendapat.

Hasto mengatakan seluruh rangkaian peristiwa penyerbuan Kantor PDI pada 27 Juli 1996 ditampilkan dalam pameran sejarah sebagai pengingat atas tragedi kemanusiaan dan demokrasi yang pernah terjadi.

Menurut Hasto, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berpesan agar watak kekuasaan yang otoriter dan menindas rakyat tak boleh dibiarkan tumbuh kembali.

“Peristiwa tragedi Kudatuli tersebut mengajarkan bahwa watak kekuasaan yang otoriter yang menindas rakyatnya sendiri tidak boleh dibiarkan. Karena itulah demokrasi harus hidup dengan terang kemanusiaan, memperjuangkan kebenaran, keadilan,” ujar Hasto.

Dia menegaskan demokrasi membutuhkan pers yang bebas, masyarakat sipil yang kuat, pendidikan politik yang sehat, serta penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih.

Hasto juga mengingatkan agar praktik politik yang dipenuhi fitnah dan serangan terhadap pribadi tidak lagi mewarnai kehidupan demokrasi. Menurutnya, kritik seharusnya diarahkan pada kebijakan, bukan menyerang individu.

“Ibu Mega juga mengingatkan bagaimana politik yang sering bising karena berbagai upaya untuk mendeskreditkan, termasuk dari aspek-aspek pribadi, harus dijauhkan dan politik tidak boleh dengan fitnah,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Hasto menyinggung situasi setelah Peristiwa Kudatuli yang dinilai diwarnai praktik politik kambing hitam dengan tudingan subversi dan makar terhadap kelompok-kelompok kritis.

Karena itu, PDI Perjuangan akan terus mendorong budaya politik yang membangun peradaban dan membuka ruang kritik terhadap kebijakan pemerintah tanpa menjatuhkan kehormatan pribadi. Dia mengajak seluruh elemen bangsa belajar dari peristiwa tersebut agar kekerasan oleh penguasa terhadap rakyat tidak kembali terulang.

“Kita berharap semua pihak belajar agar tidak boleh terjadi kekerasan atas nama apa pun oleh kekuasaan terhadap rakyatnya,” tandas Hasto.