DPRD Jabar Minta Pusat dan Pemkot Bandung Beri Kompensasi Warga Terdampak Proyek BRT

Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Tedy Rusmawan, mendesak Pemerintah Pusat untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bandung. Desakan ini bertujuan agar segera diberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak proyek Bus Rapid Transit (BRT). Langkah ini dianggap krusial demi kelancaran implementasi program transportasi massal tersebut.

Permintaan ini disampaikan oleh Tedy di Bandung pada hari Minggu, 29 Maret. Ia menyoroti pentingnya kompensasi untuk menghindari resistensi warga. Hal ini juga untuk memastikan proyek BRT dapat berjalan secara optimal. Proyek BRT sendiri merupakan bagian dari solusi jangka panjang untuk mengatasi kemacetan di ibu kota Jawa Barat.

Pemberian kompensasi diharapkan dapat menjadi solusi konkret bagi warga yang mengalami dampak langsung dari pembangunan infrastruktur BRT. DPRD Jabar menekankan bahwa komunikasi intensif dengan masyarakat menjadi kunci utama. Hal ini untuk mencegah kesalahpahaman selama proses pelaksanaan proyek yang strategis ini.

Tedy Rusmawan menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bandung harus berani mengambil langkah serupa dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menyatakan, “Pemerintah Kota Bandung harus berani, seperti Pemerintah Provinsi Jawa Barat, ketika ada masyarakat yang terdampak, diberikan kompensasi.” Ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap warganya.

Ia menekankan bahwa komunikasi yang intensif dengan masyarakat merupakan fondasi penting. Hal ini untuk memastikan tidak terjadi kesalahpahaman atau penolakan selama pelaksanaan proyek BRT. Transparansi dan dialog terbuka dapat membangun kepercayaan publik.

Tanpa adanya kompensasi yang memadai dan komunikasi yang baik, proyek BRT berpotensi menghadapi hambatan signifikan. Resistensi dari warga terdampak dapat memperlambat bahkan menghentikan jalannya proyek. Oleh karena itu, pendekatan proaktif sangat diperlukan.

Tedy menyebutkan bahwa BRT dirancang sebagai bagian integral dari solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah kemacetan di Kota Bandung. Ia menambahkan, “Secara grand design, BRT ini menjadi salah satu solusi penanganan kemacetan di Kota Bandung.” Proyek ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.

Menurutnya, program BRT ini memiliki sifat yang mendesak karena merupakan bagian dari program nasional. Program serupa juga telah diterapkan di beberapa kota besar lainnya, termasuk Medan. Ini menunjukkan bahwa BRT adalah inisiatif strategis yang diakui secara nasional.

Anggaran yang dialokasikan untuk proyek BRT ini cukup signifikan, sehingga pelaksanaannya harus dioptimalkan. Tedy menyayangkan jika anggaran besar tersebut tidak menghasilkan dampak maksimal. Ia menegaskan, “Sayang kalau tidak dioptimalkan, karena anggarannya cukup signifikan.” Optimalisasi proyek BRT akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Bandung.

Sumber: AntaraNews