PBNU Resmikan 41 SPPG di Lombok, Perkuat Kemandirian Pesantren dan Gizi Santri

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara resmi meluncurkan 41 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) NU yang berpusat di Pondok Pesantren Darul Quran Bengkel, Labuapi, Nusa Tenggara Barat, pada Minggu, 22 Februari 2026. Peresmian ini merupakan bagian dari upaya PBNU untuk memperkuat kemandirian pesantren di seluruh Indonesia.

Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menyatakan bahwa program SPPG bertujuan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia pesantren. Inisiatif ini diharapkan dapat melahirkan generasi santri yang berkualitas tinggi dan memiliki daya saing yang kuat di masa depan.

Langkah di Lombok ini menandai peluncuran keempat SPPG oleh Tim Kerja Akselerasi (TKA) PBNU, setelah sebelumnya sukses dilaksanakan di Cirebon, Jember, dan Batang. Program ini juga merupakan bentuk komitmen PBNU dalam mendukung program strategis Presiden, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Peningkatan Gizi Santri dan Peran Strategis SPPG

Yahya Cholil Staquf menyoroti data yang menunjukkan banyak santri mengalami masalah kesehatan seperti anemia, meskipun secara kuantitas mereka kenyang, karena asupan gizi yang tidak seimbang. Program SPPG hadir sebagai solusi konkret untuk mengatasi permasalahan gizi di lingkungan pesantren.

Kerja sama PBNU dengan Badan Gizi Nasional (BGN) telah dimulai sejak peringatan Harlah ke-102 NU pada awal Februari lalu, menunjukkan sinergi antarlembaga. Target ambisius untuk membangun 1.000 titik SPPG di seluruh Indonesia bukan hanya kesepakatan formal, melainkan wujud nyata dukungan terhadap program strategis Presiden.

Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah 2 Badan Gizi Nasional, Nurjaeni, mengapresiasi pencapaian PBNU dalam program ini. Menurutnya, SPPG tidak hanya menyediakan makanan halal dan aman bagi santri, tetapi juga diproyeksikan menjadi "Center of Excellence" atau pusat perubahan perilaku gizi.

Saat ini, sebanyak 188 SPPG telah berdiri dan 205 lainnya sedang dalam tahap persiapan, menunjukkan progres signifikan. Beberapa unit ini diharapkan dapat diresmikan sebagai unit percontohan nasional, menjadi rujukan bagi delegasi negara-negara ASEAN yang ingin mempelajari implementasi program gizi di Indonesia.

Dampak Ekonomi Mikro dan Sinergi PBNU dengan Pemerintah

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyoroti potensi dampak ekonomi mikro yang besar dari kehadiran dapur-dapur di pesantren melalui program SPPG ini. Model ini dianggap membalik paradigma pembangunan dari hilir ke hulu, menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan.

Penyerapan bahan pangan langsung dari petani, peternak, dan UMKM lokal oleh SPPG memberikan jaminan pasar yang stabil bagi mereka. Gubernur Iqbal optimis bahwa pesantren akan menjadi basis baru kekuatan ekonomi umat, dimulai dari SPPG yang diharapkan merambah ke kemandirian peternakan dan pertanian di lingkungan pesantren.

Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) NTB, TGH. Masnun Tahir, menegaskan bahwa sinergi dengan pemerintah adalah komitmen tak terpisahkan dari NU. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung ini dipandang sebagai bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat, selaras dengan visi besar PBNU.

Kehadiran program SPPG di Pondok Pesantren Darul Quran Bengkel juga merupakan keberlanjutan dari marwah perjuangan Datuk Bengkel, yang merupakan Rais Syuriah pertama PWNU NTB. Ini menunjukkan akar sejarah dan komitmen NU dalam pembangunan masyarakat.

Sumber: AntaraNews