Mendesak: Pemkab Agam Prioritaskan Kebutuhan Hunian Tetap Agam untuk 1.744 Penyintas Bencana

Kabupaten Agam, Sumatera Barat, menghadapi tantangan besar dalam menyediakan hunian tetap bagi ribuan warganya yang terdampak bencana alam. Pemerintah daerah mencatat setidaknya 1.744 unit rumah permanen sangat dibutuhkan untuk para penyintas banjir bandang dan tanah longsor. Bencana ini terjadi pada akhir November 2025, menyebabkan kerusakan parah di beberapa kecamatan.

Bupati Agam, Benni Warlis, menyatakan bahwa kebutuhan hunian tetap ini menjadi prioritas utama untuk Kecamatan Palembayan, Malalak, dan Tanjung Raya. Saat ini, banyak penyintas masih menempati hunian sementara atau berlindung di rumah kerabat, menunggu solusi permanen.

Pembangunan hunian tetap ini memerlukan alokasi anggaran yang signifikan dan telah dimasukkan dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Pemerintah Kabupaten Agam telah menyiapkan lahan di dua lokasi strategis untuk mempercepat proses pembangunan.

Upaya Pemenuhan Kebutuhan Hunian Tetap Agam

Pemerintah Kabupaten Agam secara serius mengupayakan pemenuhan 1.744 unit hunian tetap bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat. Angka ini mencerminkan skala kerusakan yang masif akibat bencana alam yang melanda wilayah tersebut. Kebutuhan mendesak ini menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam agenda pemulihan pascabencana.

Bupati Agam Benni Warlis menegaskan bahwa pembangunan hunian tetap ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Oleh karena itu, rencana ini telah terintegrasi dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) untuk memastikan ketersediaan dana dan koordinasi yang efektif. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengatasi dampak bencana secara komprehensif.

Sebagai langkah awal, Pemerintah Kabupaten Agam telah mengidentifikasi dan menyiapkan lahan untuk pembangunan hunian tetap. Lokasi tersebut meliputi Balai Benih Ikan (BBI) Gumarang di Nagari Tigo Koto Silungkang, Kecamatan Palembayan, serta Dama Gadang di Nagari Dalko, Kecamatan Tanjung Raya. Lahan-lahan ini merupakan aset milik Pemkab Agam, diharapkan dapat mempercepat dimulainya konstruksi.

Kondisi Penyintas dan Solusi Hunian Sementara

Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada akhir November 2025 mengakibatkan kerusakan luar biasa terhadap infrastruktur permukiman. Tercatat sebanyak 2.283 unit rumah mengalami kerusakan berat, baik karena kerusakan fisik, hanyut, maupun berada dalam kondisi terancam. Data ini menjadi dasar perhitungan kebutuhan hunian permanen.

Dari total rumah rusak berat tersebut, 358 kepala keluarga menyatakan keinginan untuk menempati hunian sementara. Sebanyak 612 kepala keluarga lainnya telah menerima dana tunggu hunian yang telah disalurkan oleh pemerintah. Sementara itu, sisa penyintas lainnya masih dalam proses verifikasi data untuk menentukan jenis bantuan yang paling sesuai.

Beberapa lokasi hunian sementara telah dibangun dan sebagian sudah dihuni oleh para penyintas. Ini termasuk 117 unit di Lapangan Bola SDN 05 Kayu Pasak, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, dan 88 unit di Lapangan Bola Padang Sibabaju Jorong Kayu Pasak Timur, Nagari Salareh Aia. Lokasi lain meliputi Lapangan Bola Jajaran Tantaman, Nagari Tigo Koto Silungkang (51 unit), Lahan DOB Bancah Balingka, Kecamatan Ampek Koto (33 unit), Lapangan Lambeh, Jorong Bukik Malanca, Nagari Malalak Timur (14 unit), Lahan Kampung Ujung, Jorong Bancah, Nagari Maninjau (35 unit), dan Objek Wisata Linggai, Nagari Duo Koto (19 unit).

Dampak Kemanusiaan dan Penyaluran Santunan

Selain kerusakan fisik, bencana di Kabupaten Agam juga menelan korban jiwa yang signifikan. Sebanyak 202 orang dinyatakan meninggal dunia akibat musibah ini, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan masyarakat. Angka ini menunjukkan betapa dahsyatnya dampak bencana yang terjadi.

Sebagai bentuk kepedulian pemerintah, Kementerian Sosial telah menyalurkan santunan kepada 195 ahli waris korban meninggal dunia. Proses penyaluran ini dilakukan untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam penanganan pascabencana.

Namun, terdapat tujuh korban meninggal dunia yang santunannya belum dapat disalurkan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya keluarga terdekat yang dapat menerima santunan tersebut. Pihak berwenang menduga bahwa ketujuh korban ini kemungkinan besar menjadi korban bersama seluruh anggota keluarganya.

Sumber: AntaraNews