Putar Otak Pekerja di Jakarta, Rela Pergi Gelap Pulang Gelap Agar Dapur Tetap 'Ngebul

Biaya hidup di kawasan Jabodetabek tidaklah murah. Mayoritas pekerja yang tinggal di sejumlah kawasan penyangga Jakarta harus bertahan.

Gocek dalam-dalam kantong untuk membayar tarif moda transportasi umum. Para pekerja harus memutar otak, mencari cara agar Upah Minimum Regional (UMR) cukup untuk satu bulan.

Contohnya Rina, perempuan muda berusia 29 tahun ini tinggal di Bekasi. Demi menghemat pengeluaran, Rina 'dipaksa' keluar rumah sebelum matahari benar-benar terbit.

Sebab, ia akan berjibaku dengan peluh Kota Jakarta menuju tempatnya bekerja di kawasan Jakarta Pusat.

Selama hampir sembilan tahun terakhir, Rina rutin melakukan perjalanan pulang-pergi (PP) dari rumahnya ke kantor yang terletak di Jakarta Pusat.

"Selama hampir 9 tahun ini selalu PP kerja," kata Rina kepada Liputan6.com, Selasa (5/8).

Meski begitu, Rina bilang tak pernah terbersit niat untuk pindah atau menetap di indekos yang notabene bakal lebih dekat ke kantor. Alasan Rina sederhana, bukan hanya karena mahalnya biaya tinggal di Jakarta, tapi juga karena ia ingin tetap menemani ibunya di rumah.

"Menurut saya biaya indekos di Jakarta lebih mahal, termasuk makan, biaya listrik dan saya tinggal berdua sama mama. Jadi tetap harus menemani orang tua di rumah," ujar Rina.

Biar bisa berhemat, transportasi umum menjadi andalan Rina untuk pulang-pergi kerja. Lebih dari satu moda transportasi dijajal Rina sebelum sampai di tempat kerja.

Rp2 Juta buat Ongkos Satu Bulan

Untuk mencapai Stasiun Bekasi, ia harus lebih dulu menempuh perjalanan dengan ojek online (Ojol) yang tarifnya tidak pernah kurang dari Rp37.500. Dari sana, Rina akan naik Kereta Rel Listrik (KRL) menuju Stasiun Sudirman atau Kemayoran. Perjalanan belum usai, Rina masih harus naik Ojol lagi ke kantornya, merogoh kocek sekitar Rp12.000 hingga Rp14.000.

Belakangan ini, Rina beralih ke moda transportasi lain terdekat dari rumahnya, yaitu TransJakarta. Meski tarif TransJakarta lebih murah, tak jarang ia menyesuaikan rute dan moda transportasi yang dipilih untuk pulang-pergi kerja tergantung kondisi hari itu.

"Pulang-pergi (naik TransJakarta) cuma habis Rp21.000. Tapi kalau terlambat, saya tetap pilih naik KRL karena lebih cepat," katanya.

Rata-rata, ongkos harian yang dikeluarkan Rina berkisar antara Rp50.000 sampai Rp65.000. Dalam sebulan, total pengeluaran transportasi Rina tembus Rp1,5 juta hingga Rp2 juta, jumlah yang harus membuat Rina ekstra hemat hingga sering absen keluar bersama teman-teman sebaya.

"Biasanya saya hemat makan dan jajan. Jadi jarang main juga sama teman-teman. Enggak beli barang yang dirasa enggak perlu juga," ucapnya.

Paksa Menabung

Meski demikian, Rina bersyukur masih bisa menyisihkan uang untuk ditabung, walau jumlahnya tak besar.

Bagi Rina, sistem transportasi di Jabodetabek memang sudah berkembang, tapi belum cukup menjangkau semua lapisan masyarakat. Dia menyoroti minimnya konektivitas transportasi menuju stasiun utama seperti KRL atau LRT (Light Rail Transit).

"Banyak orang tinggalnya jauh dari stasiun. Mereka harus naik ojek yang ongkosnya mahal. Kalau ada feeder atau shuttle resmi dengan tarif murah, pasti sangat membantu," katanya.

Ia juga berharap layanan TransJakarta bisa diperluas ke lebih banyak titik di wilayah penyangga Jakarta. Mengingat, banyak pekerja dari wilayah penyangga sepertinya yang bekerja pulang-pergi ke Jakarta.

"Banyak sekali masyarakat yang sangat bergantung dengan transportasi umum biaya murah, khususnya pekerja yang berpenghasilan kecil," tuturnya.

Data BPS

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa nilai garis kemiskinan nasional pada Maret 2025 mencapai Rp609.160 per kapita per bulan.

Angka ini merupakan hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) terbaru yang mencerminkan ambang batas pengeluaran minimum untuk kebutuhan hidup layak. Dengan kata lain, seseorang dikategorikan miskin jika pengeluarannya berada di bawah angka tersebut.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa garis kemiskinan ini mengalami peningkatan sebesar 2,34 persen dibandingkan dengan posisi pada September 2024.

"Garis kemiskinan Maret 2025 berdasarkan SUSENAS yang sudah tadi sebutkan sebesar Rp609.160 per kapita per bulan. Jika kita bandingkan dengan September 2024 mengalami peningkatan 2,34 persen," kata Ateng dalam konferensi pers Profil Kemiskinan di Indonesia Kondisi Maret 2025, Jumat (25/7/2025).

BPS membagi data garis kemiskinan menjadi dua wilayah utama, yakni perkotaan dan perdesaan. Garis kemiskinan di wilayah perkotaan tercatat sebesar Rp629.561 per kapita per bulan.

Sementara itu, untuk wilayah perdesaan, angkanya lebih rendah, yakni Rp580.349 per kapita per bulan.Perbedaan nilai ini disebabkan oleh disparitas harga dan struktur konsumsi antara kota dan desa.

"Garis kemiskinan kota sebesar Rp629.561 per kapita per bulan. Garis kemiskinan kota tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan garis kemiskinan pedesaan yang di desa mencapai Rp580.349 per kapita per bulannya," jelasnya.