Masker Kain Ber-SNI Diharapkan Tingkatkan Kesadaran akan Bahaya Covid-19

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sedang merumuskan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk masker kain. Masker kain ber-SNI diharapkan menjaga kualitas dan melindungi masyarakat secara optimal dari penularan wabah Covid-19.

Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan pihaknya melalui Komite Teknis SNI 59-01, Tekstil, dan Produk Tekstil mengalokasikan anggaran untuk menetapkan RSNI masker dari kain dengan melibatkan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti akademisi, peneliti, laboratorium uji, Satgas Covid-19 industri produsen masker kain dalam negeri.

Pada 16 September 2020, SNI yang disusun Kemenperin tersebut telah mendapatkan penetapan Badan Standarisasi Nasional (BSN) sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) 8914:2020 Tekstil - Masker dari kain melalui Keputusan Kepala BSN Nomor No.408/KEP/BSN/9/2020.

"Penetapan SNI ini sejak diusulkan dalam Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) sampai ditetapkan memakan waktu tidak sampai 5 Bulan, mengingat SNI ini merupakan kepentingan nasional dan kebutuhan yang mendesak," ujar Menperin.

Masyarakat Ekonomi ke Bawah

Profesor sosiologi dari Universitas Gajah Mada (UGM), Sunyoto Usman, Manila rencana pemerintah menerapkan masker kain sesuai SNI pastinya merupakan bagian dari hasil kajian kesehatan.

"Dugaan saya, standar masker itu bagian dari hasil kajian kesehatan, misalnya soal masker scuba itu kan tembus. Nah itu bagian dari hasil sebuah penelitian," ujar Sunyoto kepada merdeka.com, Selasa (29/9).

Menurutnya, terkait penggunaan masker kain di masyarakat ada yang mulai sadar dan merasa sebagai kewajiban. Tetapi, ada pula yang terkesan Manila penggunaan masker sebagai bentuk sikap sukarela (volunteer).

"Sampai hari ini saja masih banyak yang tidak percaya Covid-19. Ini persoalan perspektif yang berkembang di masyarakat. Orang sosiolog melihat ada 'gap', orang yang relatif mampu dan berpendidikan tinggi gap nya tidak terlalu jauh. Tapi untuk masyarakat menengah ke bawah seperti di pasar, itu tidak mudah mendorong untuk menggunakan masker SNI atau tidak. Mereka memandang masker tersebut bisa dipakai atau tidak dan soal harga yang terjangkau," sambungnya.

Dalam ilmu sosiologi, kata dia, ada empat model proses sosialisasi. Terkait sosialisasi pemerintah dalam hal penggunaan masker masuk dalam sosialisasi knowledge.

"Kalau sosialisasi masker yang dilakukan pemerintah masuk ke dalam knowledge atau pengetahuan untuk membangkitkan kesadaran. Orang bisa bersikap setuju dengan aturan masker SNI, tapi terkadang attitude tidak sejalan dengan action. Jadi sosialisasi itu hanya bagaimana memupuk kesadaran, salah satunya bisa dengan pendidikan dan bagi-bagi masker gratis sambil memberi sikap teladan," katanya.

Dia juga melihat sesuatu yang wajar saat menghadapi kondisi pandemi seperti sekarang ini ada sejumlah konsep bahkan aturan yang berubah-ubah.

"Seperti ketika di masa awal Covid-19 masuk ke Indonesia, pemerintah hanya menyarankan untuk orang sakit yang menggunakan masker, kemudian hasil studi itu ditolak, tidak berlaku lagi dan semua jadi wajib menggunakan masker. Kebijakan akan terus berubah ketika ada kebenaran baru," jelas dia.

Tetapi yang lebih penting dari itu semua, katanya, bagaimana menjaga konsistensi dari aturan tersebut. Tak hanya kalangan bawah, para pemangku kebijakan juga harus memberikan contoh.

"Jangan hanya masyarakat kita saja yang disalahkan, karena budaya kita itu primordialistik yang cenderung mengikuti orang yang di atas kita. Jadi elite juga harus memberikan teladan," sambung dia.

Harga Masker jadi Mahal

Tidak jauh berbeda, Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Roy Valiant Salomo juga menyetujui terkait aturan SNI masker kain.

"Masker kan digunakan untuk melindungi diri supaya tidak tertular, nah maka perlu masker yang punya kualitas untuk menangkal. Bagaimana pun harus ada standar masker yang memadai untuk mencegah penularan," kata Roy melalui percakapan telepon dengan Merdeka.com.

Namun, ada beberapa catatan jika memang diterapkan aturan SNI masker kain. Ia menyebutkan jangan sampai masker begitu ada SNI, harganya menjadi tidak terjangkau untuk masyarakat yang memungkinakn masyarakat malah memilih tidak memakai masker. Kendati demikian, ia menyarankan agar pemerintah memberikan masker gratis kepada masyarakat tak mampu dan subsidi untuk kalangan menengah.

"Jika standar kualitas naik, pemerintah juga harus menjamin masker dapat dijangkau oleh kalangan masyarakat. Itu kan pemerintah punya data mana masyarakat yang mampu dan tidak. Harus dibikin mekanisme yang masyarakat gak mampu dikasih gratis, supaya semua masyarakat betul-betul terlindungi dengan masker yang baik," katanya.

Keterlibatan UMKM

Pemberlakuan aturan SNI pada masker kain tidak hanya akan memengaruhi masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga secara tidak langsung akan menyenggol Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai produsen masker kain. Sejak munculnya aturan penggunaan masker dan kala itu harga masker medis tinggi, banyak UMKM muncul yang memproduksi masker kain. Sementara itu, dari pandangan Suryono seharusnya produsen tidak boleh memproduksi masker yang murah.

"Jadi produsen juga harus diberi literasi. Kalau mereka masih tetap produksi dan tidak sesuai standar, akan tetap menjadi alternatif lapisan menengah ke bawah karena harganya yang murah. Harus ada juga peraturan yang tidak memperbolehkan memproduksi masker yang tidak sesuai dengan standar kesehatan," imbuh Suryono.

Di sisi lain, Roy menilai UMKM akan tetap bisa berpartisipasi dengan catatan keterlibatan pabrik besar.

"Jadi UMKM tetap bisa berpartisipasi, nanti akan suplai ke pabrik besar untuk mengecek dan kontrol kualitas, baru kemudian diperjualbelikan di masyarakat. Tapi UMKM harus dibina terlebih dahulu terkait pembuatan masker dengan standar," katanya.

Terakhir, Roy menyampaikan agar pemerintah dalam membuat kebijakan harus konsisten semakin baik dan disosialisasikan dengan baik.

"Kalo ada kebijakan yang lebih baik untuk memperbaiki kualitas hidup kenapa enggak. Masyarakat juga harus mengerti dan menerima, dan dari kebijakan itu semua pihak diuntungkan, dan jelas arah perubahannya ke mana," jelas dia.

Reporter Magang: Febby Curie Kurniawan