Produk SNI

Penerapan standar ini menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap isu keamanan pangan, termasuk kasus cemaran pada produk makanan

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memantau proses pemusnahan produk baja tulangan beton (BjTB) sebanyak 419.537 batang produksi dalam negeri milik PT Long Teng Iron and Steel, dengan berat 2.302 ton atau senilai Rp 32,23 miliar.

Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Kukuh S. Achmad mengungkapkan ada 52 Standar Nasional Indonesia (SNI) yang rencananya akan diwajibkan pemerintah di tahun ini.

Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Kukuh S. Achmad mengatakan, pihaknya telah menetapkan 523 Standar Nasional Indonesia (SNI) di tahun 2022. SNI yang telah ditetapkan oleh BSN pada tahun itu di antaranya tentang SNI Minyak Makan Merah.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai tidak tepat pernyataan Presiden Joko Widodo terkait produk UMKM, seperti batu bata tidak memerlukan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk masuk ke sistem e-Katalog.

Jokowi mengancam akan mengumumkan jika masih ada para bawahannya tidak menggunakan barang lokal. Cara itu dilakukan agar memastikan implementasi kebijakan bisa terlaksana dengan baik di lapangan.

Jokowi meminta Badan Standardisasi Nasional (BSN) menyederhanakan aturan sehingga para UMKM bisa dipermudah mendapatkan SNI.

KW sering menjadi rambu-rambu seseorang dalam membeli barang tertentu. Pasalnya KW dilekatkan dengan barang-barang tiruan atau barang palsu. Kepanjangan KW sebenarnya adalah ‘kwalitas’, yang pada KBBI memiliki kata baku ‘kualitas’.

Peningkatan daya saing produk lokal melalui SNI perlu dilakukan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, melihat besarnya potensi dan peluang UMKM menembus pasar nasional maupun global.

Produk UMKM bersertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) akan melindungi dari serbuan produk asing. Sehingga produk-produk tersebut bisa bersaing dengan produk dari luar negeri baik di pasar domestik atau pasar global.

Kementerian BUMN berencana ingin mengkolaborasikan etalase Digital Produk UMKM Ber-SNI yang diluncurkan Badan Standardisasi Nasional (BSN) dengan program PaDi UMKM yakni, pasar Digital pengadaan Barang dan Jasa BUMN.

Badan Standardisasi Nasional (BSN) meluncurkan etalase Digital Produk UMKM Ber-SNI. Etalase ini merupakan platform digital yang disediakan BSN sebagai sarana pemasaran bagi produk UMKM ber-SNI sebagai bentuk dukungan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI).

Dalam ajang tersebut, Pupuk Kaltim menampilkan beragam produk perusahaan, antara lain urea Daun Buah, NPK Pelangi, produk pupuk hayati seperti Ecofert, Biodex Biotara, Bio Salin, BioLK, dan produk-produk riset.

Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, Standar Nasional Indonesia (SNI) diterima di pasar global. Dampaknya, pelaku industri dalam negeri dapat meningkatkan ekspor mereka.

SNI ini dianggap tidak tepat bahkan dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan vape karena telah ber-SNI yang dikonotasikan aman. Produk tembakau, baik rokok konvensional maupun rokok jenis baru merupakan suatu komoditas yang legal terbatas namun tidak normal.

BPKN menekankan pentingnya standardisasi produk melalui penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI), khususnya bagi produk-produk yang berisiko pada keselamatan dan kesehatan masyarakat. Adanya SNI bertujuan melindungi masyarakat selaku konsumen dari potensi kesalahan penggunaan produk dan kemungkinan lainnya.

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin diminta meningkatkan kinerja ekspor demi percepatan pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19. Pemulihan ekonomi di 2021 memang mulai menunjukkan geliat seiring masifnya penanganan bidang kesehatan dan guyuran insentif fiskal.

"Penetapan SNI ini sejak diusulkan dalam Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) sampai ditetapkan memakan waktu tidak sampai 5 Bulan, mengingat SNI ini merupakan kepentingan nasional dan kebutuhan yang mendesak," ujar Menperin.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah merumuskan Standar Nasional Indonesia (SNI) masker kain untuk menjaga kualitas dan melindungi masyarakat secara optimal dari penularan wabah Covid-19. Ini perlu dilakukan mengingat masker kain kini menjadi alternatif di tengah keterbatasan masker medis.

Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kementerian Perindustrian, Elis Masitoh, menanggapi polemik atas penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI) masker kain. Menurut dia, aturan SNI bagi masker kain ini masih bersifat sukarela. Sehingga tidak ada kewajiban bagi produsen untuk memproduksi masker kain SNI.