Banjir' Staf Khusus di Era Jokowi-Ma'ruf Amin

Presiden Jokowi telah mengumumkan pemilihan tujuh orang staf khusus dari kalangan milenial. Jokowi berharap mereka dapat menjadi teman dalam bertukar pikiran ide dan gagasan yang out of the box bagi kemajuan bangsa.

Tujuh orang staf khusus itu di antaranya adalah; Adamas Belva Syah Devara (29) Founder dan CEO Ruang Guru, Putri Tanjung (23) Founder dan CEO Creativepreneur, Andi Taufan Garuda Putra (32) Founder dan CEO Amartha, Ayu Kartika Dewi (36) Pendiri Gerakan Sabang-Merauke. Selain itu ada Gracia Billy Mambrasar (31) Pendiri Yayasan Kitong Bisa dan Duta Pembangunan Berkelanjutan Indonesia, Angkie Yudistia (32) Pendiri Thisable Enterprise, dan Aminuddin Maruf (33) Mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Indonesia (PMII).

Menuai Polemik

Penunjukan tujuh milenial tersebut menjadi staf khusus oleh Jokowi langsung menuai polemik. Apalagi mereka diberi gaji yang nilainya cukup besar yakni Rp 51 juta.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyayangkan keputusan Jokowi tersebut. Dia menilai beberapa yang diangkat adalah sosok yang sudah mengabdi di lingkungan masyarakat dan hanya bertugas untuk memberikan opini. Seharusnya Jokowi mencari ahli-ahli profesional dan tidak digaji tetap.

"Padahal pekerjaan mereka hanya memberikan opini dan pendapat saja. Kalau hanya itu, lebih baik Presiden dibantu oleh ahli-ahli yang tidak perlu diikat oleh jam kerja, cukup diikat kode etik, tidak perlu diberikan kompensasi pilihan juta," kata Refly di Kawasan Jakarta Pusat, Minggu (24/11).

Bahkan Waketum Partai Gerindra Fadli Zon sampai-sampai menyebut tujuh staf khusus dari kalangan milenial itu cuma dijadikan 'lipstik' dan pajangan saja.

"Cuma lipstik saja, pajangan sajalah itu. Kita mau melihat kinerja orang pada kapasitas, kapabilitas, tidak melihat umur, harusnya," ujar Fadli.

Pengamat politik Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia memandang tujuh staf khusus milenial Presiden Jokowi tak krusial bagi pemerintahan. Menurutnya, keberadaan para stafsus itu tak akan berpengaruh banyak untuk mengambil kebijakan.

Kritik juga datang dari Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. Dia menilai tugas stafsus Jokowi belum jelas. Dia khawatir jabatan ini justru tumpang tindih dengan jabatan yang sudah ada di Istana terlebih dahulu.

"Tanpa pembagian tugas yang jelas posisi staf khusus ini akan tumpang tindih dengan struktur yang sudah ada," kata Mardani pada wartawan, Jumat (22/11).

Dia khawatir nantinya jabatan stafsus tumpang tindih dengan jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Kendati demikian, dia tetap mengapresiasi Jokowi yang menggaet milenial, perempuan dan kaum difabel dalam jajaran Istana.

Tanggapan Pemerintah

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemilihan 7 orang staf khusus dari kalangan milenial oleh Presiden Jokowi ditujukan untuk menjadi jembatan istana dengan anak-anak muda.

"Maka agar Istana tidak menjadi menara gading maka perlu ada jembatan. Jembatan ini anak-anak muda di mana sekarang milenial ini jumlahnya sangat banyak, pemikirannya 'advance', kita kadang-kadang kaget dengan pemikiran itu," kata Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/11) seperti dikutip Antara.

Di kesempatan berbeda, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menilai wajar bila staf khusus Presiden mendapat gaji sebesar Rp51 juta. Selain beban kerjanya berat, jabatan staf khusus sejajar dengan eselon I.

"Jadi stafsus ini jabatannya setara dengan eselon I. Eselon I di lingkungan Seskab, Setneg, Menkeu, itu ya segitu. Karena itu kan ada Keppresnya, ada aturan mainnya," kata Pramono di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/11).

Menurutnya, staf khusus sudah mendapat tugas dari Presiden. Namun, penyelesaian tugas tersebut tidak harus dilakukan di kantor.

Pramono membantah penunjukan staf khusus Presiden ada intervensi politik. Dia menegaskan, Jokowi menjaring para staf khususnya dengan pertimbangan kapasitas dan kredibilitas.

"Kenapa kemudian dipilih orang-orang muda yang bertalenta, yang pintar, yang membawa perubahan karena memang yang dihadapi oleh bangsa ini berbeda dengan apa yang akan kami alami," katanya.

Wapres Maruf Amin juga Angkat Staf Khusus

Di tengah polemik staf khusus Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga menunjuk delapan staf khusus untuk membantunya menjalankan tugas. Kabar itu disampaikan juru bicara Maruf, Masduki Baidlowi di Kantor Wapres Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (25/11).

"Saya menyampaikan salam dari pak Wapres, bahwa beliau baru saja memanggil seluruh staf khusus yang sudah mendapatkan surat keputusan dari Pak Presiden, ada 8 orang staf khusus," kata Masduki.

Delapan orang staf khusus tersebut akan menduduki beberapa bidang sesuai dengan kebutuhan Ma'ruf. Delapan orang itu adalah, mantan Menristekdikti Muhammad Nasir yang akan menangani birokrasi dan bidang pendidikan. Kemudian, aktivis Muhammad Imam Aziz akan menangani bidang penanggulangan kemiskinan dan otonomi daerah.

Ma'ruf juga menunjuk Satya Arinanto yang sudah sejak lama menjadi staf khusus Wapres sejak era Jusuf Kalla. Dia membidangi masalah hukum. "Sampai saat ini masih membidangi masalah hukum," kata Masduki.

Selain itu, ada nama bakal calon Wali Kota Makassar, Sukriansyah S Latief yang juga menjadi stafsus Ma'ruf yang akan menangani masalah investasi. Menurut Masduki, Sukriansyah juga pernah menjabat jadi staf khusus menteri pertanian. Ada pula nama Robikin Emhas yang tercantum dalam daftar stafsus wapres.

"Robikin akan membantu Wapres di bidang politik dan hubungan antar lembaga," ungkap Masduki.

Ada pula Lukmanul Hakim juga menjadi staf khusus wapres di bidang ekonomi dan keuangan. Nama Guru Besar UIN Hukum Islam Fikih, Maskuri Abdillah akan bekerja sebagai stafsus wapres di bidang umum.

"Saya kira itu dan tentu saja saya sendiri ya yang sebelumnya bersama wapres di bidang informasi dan komunikasi yang sekaligus ditunjuk beliau sebagai juru bicara wakil presiden ya seperti sekarang beliau ada rapat di dalam lalu ditunjuklah saya," kata Masduki.

Staf Khusus Maruf Amin Bukan Milenial

Berbeda dengan Presiden Jokowi yang merektur stafsusnya pekan lalu, Ma'ruf tidak menggandeng milenial. Menurut Juru bicara Ma'ruf, Masduki Baidlowi perekrutan tersebut agar terbagi semua elemen masyarakat dan mengakomodasi kolonial.

"Maka itu kan juga yang penting dari berbagai komponen kemasyarakatan lengkap, dari berbagai lapisan sosial ya, apakah dari milenial atau kolonial saya kira sama lah. Rupa-rupanya karena kiai ini dari generasi kolonial ya banyak yang kolonial lah," kata Masduki di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Senin (25/11).

Dia mengatakan walaupun tidak ada keterwakilan milenial pada stafsus Ma'ruf, hal tersebut tak akan mengurangi kinerja para stafsus.

"Tetapi itu tidak mengurangi terhadap kompetensi dan keahlian masing-masing," ungkap Masduki.

Ormas Jadi Stafsus Maruf Amin

Terkait kalangan ormas yang ada di jajaran stafsus Ma'ruf, menurut Masduki, penunjukan tersebut agar menggandeng banyak pihak. Tidak hanya PBNU saja, ada juga sosok dari MUI yaitu Lukmanul Hakim.

"Ada yang dari PBNU, ada yang dari MUI, ada yang dari, Pak Satya Adinanta adalah orang UI, juga ada bapak Nasir saya kira orang yang cukup profesional di bidang pendidikan," ungkap Masduki.

Tidak hanya ormas Islam saja yang dilihat Ma'ruf Amin. Menurut Masduki latar belakang dari mereka juga harus dilihat dan diperhitungkan.

"Kalau semata-mata dia mempunyai latar belakang ormas Islam saja saya kira tidak akan diterima oleh Wapres. Tetapi yang harus dihitung yang lain. Keprofesionalannya itu dihitung dari latar belakang yang lain," ungkap Masduki.