Asyik nyabu di pos jaga gedung DPRD, PPNS di Kayong Utara dibekuk

Jajaran Polsek Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat menangkap seorang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, saat sedang menggunakan narkoba jenis sabu, Selasa (18/8). Tak hanya itu, polisi juga membekuk kurir hingga bandar.PPNS itu nekat nyabu di pos jaga Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara. Saat itu dia langsung dibekuk."Oknum PNS berinisial W yang juga statusnya sebagai penyidik PNS, tertangkap tangan tengah menikmati sabu di dalam pos jaga Kantor DPRD Kabupaten Kayong Utara," kata Kapolsek Sukadana, Iptu Hoerudin, di Sukadana, seperti dilansir dari Antara, Selasa (18/8).Hoerudin mengatakan, W tertangkap bersama barang bukti, yakni sebuah bong, korek api, dua ponsel, rokok, dan dua paket sabu."Terungkapnya aktivitas nyabu oleh W berkat informasi dari masyarakat, dan kami dalami sejak sebelum puasa dan baru Selasa malam tertangkap tangan," ucap Hoerudin.Menurut Hoerudin, W rupanya mendapatkan barang itu dari seorang kurir berinisial AN alias TI. Dia mengantarkan paket sabu dari bandar berinisial SHM alias Ab."An yang dijemput oleh anggota Polsek Sukadana tidak lama setelah penangkapan W merupakan kunci terbukanya informasi bandar narkoba yang memasok ke mereka. Walau sempat mempersulit informasi penyebutan nama, An akhirnya menyebut satu nama, yakni SHM, yang memberikan paket sabu-sabu kepadanya dengan harga Rp 350 ribu per paket," ujar Hoerudin.Menurut Hoerudin, SHM merupakan bandar narkoba di Kabupaten Kayong Utara berhasil diburu oleh tim sudah bersiaga di Polsek. SHM ditangkap saat sedang berada di indekos Cemara, Jalan Tanjungpura, bersama teman wanitanya dalam sebuah kamar."Dari tangan SHM diamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp 350 ribu yang dipergunakan tersangka W untuk membeli paket sabu-sabu tersebut," lanjut Hoerudin.Dari penangkapan dilakukan itu, jajaran Polsek Sukadana berhasil membekuk tiga orang tersangka. "Semuanya langsung dilimpahkan ke Polres Ketapang untuk selanjutnya dilakukan proses hukum lebih lanjut," tutup Hoerudin.