Ini profil pendaftar hakim konstitusi (1)

12 Orang sudah mendaftar untuk menjadi calon hakim konstitusi. Mereka nantinya bakal diuji kepatutan dan kelayakannya oleh Tim Pakar yang dibentuk oleh Komisi III DPR.Ada beberapa tokoh yang dimintai kesediaannya oleh Komisi Hukum DPR itu untuk menyeleksi 12 calon hakim ini. Keputusan anggota Tim Pakar itu nantinya akan ditetapkan Komisi III setelah menggelar rapat internal."Tim pakar sementara yang sudah memberikan konfirmasi per telepon Syafi'i Maarif, Hasyim Muzadi , Laica Marzuki, Zain Badjeber, Andi Mattalatta , HAS Natabaya, Lauddin Muzani, Saldi Isra," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin saat dihubungi, Jakarta, Senin (24/2).Menurut Aziz, jumlah total pendaftar calon hakim MK sebanyak 12 nama. Dari 12 orang tersebut nantinya akan dipilih dua orang untuk menggantikan Akil Mochtar yang tersandung kasus dugaan suap dan Harjono yang segera akan masuk usia pensiun.Siapa saja 12 orang tersebut? Berikut profil enam orang di antaranya:

Dr Sugianto SH MH

Sugianto adalah dosen IAIN Syeh Nurjati Cirebon. Sempat mencalon diri sebagai Hakim Konstitusi pada 2008 dan 2013 melalui DPR namun gagal. Di tahun ini Sugianto kembali mencoba peruntungannya untuk menjadi hakim konstitusi.Saat kasus Abdul Qodir Jaelani, mahasiswa yang meninggal usai mengikuti Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) Mahasiswa Pecinta Kelestarian Alam (Mahapeka) IAIN Syeh Nurjati Cirebon, Sugianto ikut menjadi tim investigasi. Bahkan Sugianto juga ditunjuk menjadi jubir tim investigasi.

Dr Wahiduddin Adams SH MA

Wahiduddin Adams adalah Mantan Dirjen Peraturan dan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM yang baru saja mengakhiri masa jabatannya pada akhir Januari 2014. Wahiduddin juga pernah menjadi Kepala Bagian Proyek Peningkatan Informasi Penelitian dan Diklat Keagamaan, 2004 Departemen Agama RI.Wahiduddin Adams dilahirkan di Palembang pada tanggal 17 Januari 1954 merupakan lulusan Sespa/Spati/Diklatpim Ipada tahun 2005. Jabatan yang pertama kali diemban adalah Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan pada tahun 1990. Sepanjang karirnya pernah pula mengemban jabatan sebagai Kepala Bagian Bimbingan Mental Biro Umum Sekretariat Jenderal, Kormin Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara, PLT Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dan banyak tugas lainnya yang akhirnya menghantarnya menjadi Direktur Jenderal pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2010.

Dr Nimatul Huda SH MHum

Ni'matul Huda masih tercatat sebagai Dosen Hukum Tata Negara UII, Yogyakarta. Ni'matul juga tergolong dosen senior di UII. Sejak menjadi pengajar tidak kurang 20 buku dan 33 publikasi ilmiah telah dia telurkan.Ni'matul pada tahun 2013 lalu sudah pernah mengajukan diri untuk mengikuti seleksi calon hakim konstitusi. Namun Ni'matul akhirnya mundur karena belum adanya izin dari UII, hal ini karena dirinya masih terikat jabatan sebagai direktur pascasarjana di kampus tersebut.Ni'ma mengakui, jabatan itu merupakan tanggung jawabnya terhadap universitas. Sehingga, bila dia meneruskan pencalonannya sebagai kandidat hakim, dikhawatirkan, menimbulkan masalah internal. Lagi pula, dia menambahkan, dirinya belum mendapat izin dari kampus ketika mendaftarkan diri ke Jakarta.

Dr Ir Franz Astani SH MKn SE MBA MM MSi CPM

Franz Astani adalah notaris dan Pejabat Lelang Kotamadya Jakarta Selatan. Franz juga salah satu kandidat calon rektor UI pada periode 2012-2017 lalu.Nama Franz Astani juga masuk rekor MURI sebagai orang dengan gelar terpanjang di Indonesia. Hal ini lantaran Franz mengantongi 9 gelar akademik.Franz lahir pada 2 Oktober 1953 dan meraih gelar insiyur dari Universitas Parahyangan (Unpar) pada 1978. Tak puas dengan gelar itu Franz lalu kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan mendapat gelar SE di tahun 1986. Sejak saat itu tidak kurang dari 7 gelar lainnya dia sabet.

Atip Latipulhayat SH LLM PHD.

Atip Latipulhayat merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung. Pendidikan terakhir Doktor of Philosophy Faculty of Law, Monash University, Australia.Selain sebagai dosen, Atip juga dikenal sebagai seorang ustaz. Atip sering menjadi pembicara dalam seminar-seminar tentang Islam.

Prof Dr Aswanto SH MSi DFM

Aswanto adalah profesor, pakar hukum dan pernah menjabat sebagai Ketua Panwaslu Sulawesi Selatan. Di Universitas Hasanuddin, Prof Aswanto adalah dekan fakultas hukum.Aswanto juga deklarator Ormas Nasdem Sulawesi Selatan. Hal itu terungkap ketika ia memberi ceramah di depan peserta bimbingan teknis (Bintek) BAHU NasDem untuk penyelesaian sengketa pemilu.Di depan 200-an kader NasDem se Indonesia, Aswanto buka kartu bahwa ia adalah salah seorang deklarator ormas Nasdem Sulsel. "Saya tidak bisa bergabung dengan Partai NasDem karena sebagai PNS saya harus tetap netral alias non partisan," ujar Asmanto 15 November 2013 lalu.