MUI Minta Pemerintah Buat Aturan Pembatasan Medsos untuk Anak-Anak

Kebijakan pembatasan media sosial anak melalui PP Tunas membutuhkan dukungan lintas sektor agar implementasinya efektif, terutama di tingkat daerah, menurut akademisi Unsoed.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pembatasan medsos anak 16 tahun melalui PP Tunas untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif digital yang mengancam masa depan mereka.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta orang tua memperkuat literasi digital dan pengawasan anak menyusul berlakunya PP Tunas, regulasi penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman siber.

Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan baru terkait Pengawasan Medsos Anak mulai 28 Maret 2026, guna melindungi generasi muda dari dampak negatif platform digital.

Kebijakan pembatasan media sosial anak akan berlaku 28 Maret 2026. Akademisi Undana menilai literasi digital wajib menyertai pembatasan media sosial anak agar efektif dan berdampak positif.

MUI mendukung kebijakan pembatasan akses digital anak oleh Komdigi, menekankan perlindungan dari ancaman siber tanpa mengabaikan hak berekspresi dan belajar mereka di dunia maya.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengajak masyarakat aktif mengawasi risiko digital anak dan remaja, mengingat 48 persen pengguna internet adalah di bawah 18 tahun, serta memperkenalkan PP Tunas.

Pemerintah serius melindungi anak-anak dari ancaman di ruang digital melalui PP Tunas. Menkomdigi Meutya Hafid menyebut regulasi ini bukti komitmen kuat negara terhadap perlindungan anak.

Pemerintah akan mengeluarkan regulasi sementara terkait batas usia pengguna media sosial.

Meutya Hafid menyatakan bahwa pemerintah Indonesia sedang menyusun peraturan sementara terkait batas usia penggunaan media sosial.

Meutya menuturkan pemerintah akan membahas dan mempelajari UU tersebut bersama DPR RI.

Hukum positif yang berlaku saat ini belum memiliki ketentuan khusus yang secara spesifik mengatur dan memberikan sanksi terhadap pelaku LGBT.

Program Banpres Sapi Presiden Prabowo Subianto jelang Idul Adha 1447 H menuai pro dan kontra. Simak penjelasan lengkap mengenai legitimasi, dampak ekonomi, dan perspektif syariah.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan sapi qurban bantuan presiden (banpres) yang menggunakan APBN sah secara syariat dan konstitusi. Lantas, mengapa muncul polemik terkait Sapi Qurban Banpres APBN ini?

MUI memberikan pernyataan menanggapi kabar presiden yang memberli hewan kurban menggunakan anggaran negara.

Idul Adha 2026 dipastikan jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026, sehingga menjadi momentum kebersamaan umat tanpa adanya perbedaan dalam penetapan hari raya.

Menteri Agama mengajak umat Islam meningkatkan amalan ibadah dan berkurban dalam menyambut Idul Adha 1447 H, yang jatuh pada 27 Mei 2026. Persiapkan diri menyambut hari raya kurban.

Siskeudes merupakan hasil kolaborasi Kemendagri bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Ribka menilai pemenuhan pelayanan dasar bidang pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan.

Kejaksaan Agung sudah menetapkan tujuh orang tersangka di pusaran kasus korupsi MBG.

Keberadaan pilot dan penumpang pesawat masih belum dapat dipastikan hingga saat ini.

Sektor kelautan dan perikanan berperan besar dalam menjaga stabilitas tersebut karena sekitar 54 persen kebutuhan protein hewani masyarakat.

Menurut Qodari, seluruh satuan pendidikan wajib memiliki akses terhadap layanan pendidikan yang berkualitas, modern, dan berbasis teknologi.