Merdeka.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi Pasal 153 ayat 1 huruf f Undang-undang Ketenagakerjaan terkait pernikahan dengan orang satu kantor. Hanif berjanji putusan itu akan dikoordinasikan dengan semua pihak.

"Pada prinsipnya kita harus hormati. Kita harus laksanakan dan itu akan kita koordinasikan ke semua pihak termasuk kalangan dunia usaha," kata Hanif usai menghadiri perayaan HUT BPJS Ketenagakerjaan, Jumat (15/12) malam.

Sebab, dia mengaku mengetahui adanya keberatan atas ketetapan putusan MK tersebut oleh beberapa pihak.

"Karena saya dengar juga kalangan dunia usaha agak keberatan, tapi kan itu urusan hukum harus dilaksanakan," ujar dia.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi mengenai ketentuan larangan pernikahan pegawai dalam satu perusahaan yang diatur dalam Undang-undang ketenagakerjaan. Gugatan itu diajukan delapan pegawai PLN dari pelbagai daerah.