Komisi I DPR minta Menkominfo kaji ulang aturan 1 NIK 3 sim card

Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi meminta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengkaji ulang Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Dalam aturan tersebut, salah satu yang menuai protes dari pedagang seluler adalah ketentuan satu NIK hanya boleh untuk registrasi tiga nomor saja.

Bobby Adhityo Rizaldi meminta Menkominfo Rudiantara untuk mengkaji kembali dampak dari aturan registrasi tersebut terhadap pelaku bisnis outlet, sehingga bisa win-win solution.

"Di satu pihak, negara juga perlu menjaga data pengguna pribadi dalam konteks registrasi tersebut, dilain pihak agar operator juga bisa bersinergi dengan pelaku bisnis outlet agar jangan sampai menimbulkan kerugian atas investasi bisnis yang termasuk padat karya ini," kata Bobby di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/4).

Seperti diketahui, Sekjen Kesatuan Niaga Cellular Indonesia Abas sangat tegas menolak Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

"Kartu perdana prabayar sudah jadi komoditas utama dlm pasar seluler yang memiliki nilai jual lebih ketimbang pulsa, sedangkan outlet merupakan bagian paling menentukan dari ekosistem pasar seluler sejak awal hingga kini di Indonesia," kata Abas saat dihubungi, Senin (9/4).

Oleh karena itu, kata Abas, aturan yang membatasi registrasi mandiri, tentu saja sangat merugikan outlet, di mana terdapat lebih dari 5 juta jiwa masyarakat Indonesia yang bergantung dari outlet.

"KNCI secara tegas menyatakan menolak pembatasan, dan akan mengawal janji Dirjen PPI mengenai sistem registrasi untuk outlet, maksimal akhir bulan ini. Sistem registrasi untuk outlet ini wajib berkesinambungan dan tidak ada ketentuan dicabut sewaktu-waktu," tegasnya.