Kemendagri Minta Tambahan Anggaran Rp1,9 Triliun di 2020
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan pihaknya meminta tambahan anggaran ke DPR untuk tahun 2020 sebesar Rp1,9 triliun. Dia menjelaskan usulan tambahan tersebut di luar pagu indikatif 2020 yang ditetapkan untuk Kemendagri yakni sebesar Rp3.405.051.729.000 atau naik 7,31 persen dari Alokasi Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp3.172.970.626.000.
"Anggaran sudah disetujui oleh Menkeu dan Bapenas dalam pembahasan ini memang ada usulan tambahan Rp1,9 (triliun)," ujar Tjahjo Kumolo usai rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6).
Anggaran tersebut kata dia diperuntukan untuk anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), peningkatan kualitas sumber daya manusia Kemendagri, penguatan otonomi daerah dan Pilkada serentak tahun 2020.
"Untuk menyelesaikan sarana prasarana perbatasan yang memang belum selesai, kemudian ketiga penguatan otonomi daerah dan keempat adalah tahun depan sudah memasuki Pilkada serentak," kata Tjahjo.
Tjahjo memastikan anggaran Kemendagri termasuk di dalamnya dana bantuan partai politik yang besarannya tetap Rp1.000 per suara. Dia menjelaskan anggaran termasuk di dalamnya dana bantuan untuk kelurahan.
Kemendagri dalam rilisnya, program peningkatan kualitas SDM Kemendagri diantaranya program Pengembangan SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Pagu Indikatif sebesar Rp209.292.674.000, program Pendidikan Kepamongprajaan oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri dengan Pagu Indikatif sebesar Rp676.436.370.000.
"Termasuk Diklat tim untuk eselon 1,2 dan eselon 3. termasuk ya semacam diklat buat kepala daerah wakil kepala daerah dan pimpinan DPRD yang nanti akan dilantik bulan Agustus hasil Pileg 2019," kata Politikus Senior PDIP tersebut.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaSafrizal ZA kumpulkan satker Pemda Seluruh Indonesia, dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaRincian anggaran Pemilu 2024 yang diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kemendagri mengapresiasi sembilan kepala daerah dan satu kepala perangkat daerah yang bisa melihat kebutuhan masyarakat pesisir.
Baca SelengkapnyaKemendagri mendorong penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di berbagai daerah.
Baca SelengkapnyaKemenPAN-RB tengah menunggu proses terbitnya PP di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca SelengkapnyaBayu Krisnamurthi menegaskan kegiatan penyaluran Bantuan Pangan Beras yang saat ini tengah disalurkan oleh Bulog bebas dari kepetingan apapun.
Baca SelengkapnyaBendungan ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar
Baca SelengkapnyaPemerintah menyiapkan anggaran Rp20 miliar untuk industri makanan dan minuman (mamin) di tahun 2024.
Baca Selengkapnya