Gubernur Koster Minta Pemkab Badung Bentuk Satgas Sampah dan Jaga Pantai Setiap Hari

Gubernur Koster mengatakan, satgas tersebut diminta siaga penuh setiap hari, tanpa pola kerja terbatas waktu, terutama pada musim hujan.

Gubernur Bali, Wayan Koster secara tegas meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung segera membentuk satuan tugas (satgas) khusus penanganan sampah kiriman di kawasan pantai di kawasan Kabupaten Badung, Bali.

Hal tersebut ditegaskan langsung oleh Gubernur Koster saat mendampingi Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dan Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri Wardhana dalam aksi kerja bakti (korve) bersih-bersih sampah laut di Pantai Kedonganan, Kabupaten Badung, Jumat (6/2).

Gubernur Koster mengatakan, satgas tersebut diminta siaga penuh setiap hari, tanpa pola kerja terbatas waktu, terutama pada musim hujan ketika volume sampah kiriman meningkat drastis.

"Setiap saat harus ada petugas di sini. Truk ada, alat berat ada. Begitu sampah datang langsung diambil, dikumpulkan, diangkut ke truk, lalu dibawa ke TPA. Tidak boleh menunggu sampai menumpuk," lata  Koster saat diwawancarai di Pantai Kedonganan.

Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menegaskan keseriusannya dalam menangani persoalan sampah, khususnya sampah kiriman di kawasan pesisir, sebagai bagian dari upaya menjaga Bali tetap bersih dan berkelanjutan. 

Aksi Bersih Pantai

Kemudian, aksi bersih pantai yang merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) ini dilaksanakan serentak di Pantai Kelan, Pantai Kedonganan, dan Pantai Jimbaran. Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup namun mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Bali, sebagai daerah yang menjadi wajah pariwisata nasional.

Menurut Koster, selama ini penanganan sampah di kawasan pantai belum berjalan optimal karena petugas tidak selalu berada di lokasi. Padahal, sampah kiriman bisa datang kapan saja mengikuti arus laut dan cuaca. Karena itu, ia menekankan perlunya sistem penjagaan rutin dan respons cepat agar pantai-pantai di Bali tetap bersih setiap saat.

Koster mengatakan, bahwa Pemerintah Provinsi Bali akan terus mengawasi dan mendorong pemerintah kabupaten dan kota agar lebih disiplin dan konsisten dalam pengelolaan sampah. 

"Bali tidak boleh kalah oleh persoalan sampah karena kebersihan lingkungan merupakan fondasi utama keberlanjutan pariwisata dan kualitas hidup masyarakat," ujarnya.

Kondisi Darurat Sampah

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq dalam sambutannya mengatakan, bahwa Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat sampah. Ia menilai persoalan sampah tidak bisa diselesaikan melalui kegiatan seremonial semata, melainkan harus ditangani secara sistematis, berkelanjutan, dan menjadi tanggung jawab bersama.

Hanif juga menyoroti posisi strategis Bali sebagai etalase nasional. Menurutnya, jika Bali tidak terjaga kebersihannya, maka citra pariwisata Indonesia secara keseluruhan akan terdampak. Karena itu, ia mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi persoalan sampah.

Dalam konteks penegakan hukum, Menteri Hanif menegaskan bahwa pemerintah daerah yang lalai dalam pengelolaan sampah dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dengan ancaman hukuman 4 hingga 10 tahun penjara. 

"Bahwa kewenangan utama pengelolaan sampah berada di kabupaten dan kota, sementara gubernur berperan sebagai pengawas teknis," ujarnya.