DPR minta Jokowi keluarkan Keppres larang pejabat ikut kampanye

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang mengimbau pejabat negara tidak ikut serta dalam kampanye Pilkada 2017. Namun Taufik menyarankan Jokowi untuk menyiapkan sanksi bagi pejabat yang melanggar.

"Seharusnya bukan hanya sekadar peringatan atau imbauan atau pelarangan semata, harus ada sanksi yang tepat bagi siapapun yang melanggarnya," kata Taufik melalui pesan tertulis, Jumat (7/10).

Taufik berharap presiden mengeluarkan payung hukum seperti Keputusan Presiden (Keppres) untuk melarang seluruh pejabat negara turun berkampanye dan mendukung peserta Pilkada.

"Saya mengharapkan pemerintah melegalkan larangan tersebut, seperti dengan mengeluarkan Keppres atau Perpres yang isinya melarang seluruh menteri, pejabat atau pimpinan atau petinggi lembaga negara termasuk non-pemerintah untuk kampanye pilkada 2017, serta sangsi bagi yang melanggar peraturan tersebut," tegasnya.

Dengan keluarnya Keppres ini, lanjutnya, tidak ada lagi alasan bagi pejabat negara untuk menggunakan wewenangnya demi pemenangan kandidat calon kepala daerah tertentu.

"Adanya Perpres atau Keppres ini, kita harapkan tidak ada lagi alasan bagi menteri, pejabat, pimpinan, petinggi lembaga negara termasuk non-pemerintah yang tentunya memiliki pengaruh dan instrumen kelembagaan karena jabatannya tersebut, untuk berani ikut kampanye Pilkada," ujar Taufik.

Selain itu, Taufik juga mengimbau agar rakyat menggunakan hak suaranya di Pilkada. Dia menyarankan rakyat untuk memilih calon kepala daerah yang mampu mengemban amanah dengan program-program yang pro rakyat.

"Saya mengimbau kepada kita semua rakyat Indonesia, untuk menggunakan hak suaranya dalam pilkada nanti, jangan golput. Pilih calon kepala daerah yang benar-benar dapat mengemban amanat rakyat, memiliki program-program yang mengedepankan kepentingan rakyat dan mampu mengembangkan daerah yang akan mereka pimpin ke depan," pungkasnya. (mdk/cob)