Demokrat Terus Dorong Pansus Untuk Selesaikan Kasus Jiwasraya

Merdeka.com - Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron bersikeras penyelesaian masalah dugaan skandal korupsi di tubuh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) hanya dapat diselesaikan melalui pembentukan panitia khusus (Pansus).

"Justru apa yang disampaikan Pak SBY itu kita untuk bisa menyelesaikan Jiwasraya dan lain-lainnya. Jiiwasraya dulu selesai dengan hak angket atau pansus, supaya komprehensif, terkoordinasi dan tuntas," kata Herman dalam diskusi di Jakarta Pusat, Minggu (2/2).

Herman menjelaskan pembahasan kasus Jiwasraya melalui pembentukan panitia kerja (panja) yang saat ini sudah dilakukan oleh DPR tidak bisa menyelesaikan persoalan Jiwasraya, karena panja dinilai bersifat sektoral.

"Oleh karena itu, kenapa mendorong pansus supaya sama-sama kepentingan, dan cara berpikir kita untuk menyelesaikan persoalan secara komprehensif. Duduk sama-sama Komisi VI, XI dan III dengan berbagai permasalahannya Jiwasraya itu dalam satu ruangan," lanjutnya.

Herman juga mengatakan bahwa kasus Century yang diselesaikan secara pansus bisa dijadikan pembelajaran, bukan untuk dijadikan contoh karena pada kasus Century adanya campur tangan politik dan tidak menyelesaikan masalah.

"Kenapa kemudian Pak SBY mengingatkan, bahkan keras kepada kami anda jangan berpolitik dalam persoalan Jiwasraya, karena kalau kita masuk dalam ranah politis subtansi tidak dapat, oleh karenanya pengalaman Century yang lalu jangan kemudian diulang dalam penyelesaian Jiwasraya," kata Herman.

Untuk merealisasikan pembentukan pansus Jiwasraya, Herman menyatakan Fraksi Demokrat sedang melobi sejumlah fraksi di DPR.

"Kita juga ingin melihat apakah ada fraksi lain yang interest pada pansus ini. Tapi selebihnya bahwa kami ingin mengubah perasaan saja pada teman-teman lain untuk sama-sama memahami bahwa penyelesaian persoalan Jiwasraya tidak cukup dengan panja. Harus lebih baik lagi melalui pansus," tukas dia.

Herman berharap fraksi yang lain juga dapat melihat bahwa dengan pansus kasus asuransi berpelat merah ini dapat diselesaikan, dan mengembalikan kepercayaan publik pada pemerintah.

"Jiwasraya ini punya BUMN, sahamnya 100% dimiliki oleh negara. Kalau negara saja tidak menjamin, tidak memberikan kepastian, bahkan tidak menegakkan hukum seadil-adilnya untuk para pelaku kejahatan di Jiwasraya bagaimana publik dan dunia internasional trust kepada kita," tutupnya.