Untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci, Panja Komisi III menjadwalkan kembali pertemuan dengan Jampidsus pada 26 Februari 2020 mendatang. Pihaknya juga akan memanggil semua yang dicurigai terlibat dalam megakasus Jiwasraya.

Panitia Kerja Jiwasraya DPR akan memanggil para tersangka dan Kejaksaan Agung untuk menanyakan proses hukum kasus gagal bayar asuransi pelat merah Jiwasraya. Wakil Ketua Komisi III Adies Kadier mengatakan, Panja sudah mengagendakan memanggil pihak kejaksaan pada 13 Februari mendatang.

Salah satu nasabah, Machril menyatakan, keinginan para nasabah hanyalah kepastian pembayaran baik angsuran pokok maupun bunga. Dirinya mengaku tidak peduli apakah DPR akan membuat panitia khusus (pansus) atau panitia kerja (panja) untuk menyelesaikan masalah ini.

Skandal Jiwasraya menyeret nama salah satu orang terkaya di Indonesia. Dato Sri Tahir. Pemilik Mayapada Group ini santer diisukan memiliki keterkaitan dengan Benny Tjokrosaputro pemilik PT Hanson International (MYRX) yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

Menurutnya, DPR punya pertimbangan sendiri bahwa pembentukan Panja sudah cukup. Ma'ruf tidak ingin pemerintah masuk wilayah DPR.

Melalui Panja, Fadjroel berharap industri jasa keuangan Indonesia semakin terawasi dengan sangat baik.

Benny menyebut, ada dugaan dan prasangka di publik duit Jiwasraya digunakan untuk kepentingan Pemilu 2019. Karena kasus tersebut terjadi sebelum 2019.

Dari sembilan fraksi di DPR, hanya Demokrat yang belum mengirimkan nama. Demokrat memiliki dua slot anggota Panja yang belum diisi.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai, panitia khusus (Pansus) tidak diperlukan untuk menyelesaikan kasus Jiwasraya. Tujuannya agar kasus Jiwasraya ini tidak diseret ke arah politis.

Menurutnya, tidak cukup penyelesaian masalah ini jika hanya negara membantu membayar uang nasabah.

Arya menyebut pembentukan panja akan membuat kinerja BUMN menyelesaikan kasus ini lebih cepat. Sehingga kerjanya merasa diawasi.

"Kita ingin agar proses hukum yang terjadi di kejaksaan itu itu benar-benar terjadi secara cepat. Sehingga, kita tidak melihat urgensinya lagi harus bentuk Pansus itu yang sudah disepakati," kata Deddy di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/1).

Dia tak menampik terdapat sejumlah Fraksi yang ingin membentuk pansus. Terkait hal tersebut dia mengatakan hal tersebut wajar saja.

Alasan NasDem ngotot untuk mendorong Pansus, isu ini merupakan lintas sektor. Tidak hanya terkait BUMN, tetapi penegakan hukum sampai keuangan.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR menolak pembentukan Panitia Kerja (Panja) dalam kasus dugaan penyelewengan dana asuransi Jiwasraya. PKS lebih memilih pembentukan Pansus ketimbang Panja.

Komisi VI DPR telah memutuskan untuk membentuk panitia kerja asuransi Jiwasraya. Hal tersebut diputuskan dalam rapat internal yang digelar pada Rabu (15/1).