DPR Bentuk Panja Jiwasraya, Ma'ruf Sebut Pemerintah Tak Ikut Campur

DPR telah membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengungkap skandal PT Jiwasraya. Sejumlah pihak menilai DPR lebih efektif membuat Panitia Khusus (Pansus) ketimbang Panja.

Menanggapi itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, hal tersebut adalah kewenangan DPR. Pemerintah tidak mau mencampuri urusan wakil rakyat.

"Itu kan kewenangan DPR, jadi pemerintah tidak akan masuk ke wilayahnya DPR. Kita biarkan nanti DPR melakukannya seperti apa. Saya tidak melihat bahwa itu satu kelemahan, tetapi itu alternatif DPR untuk membentuk Panja. Kita ikuti saja nanti apa yang dilakukan DPR," kata Ma'ruf di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Rabu (22/1).

Menurutnya, DPR punya pertimbangan sendiri bahwa pembentukan Panja sudah cukup. Ma'ruf tidak ingin pemerintah masuk wilayah DPR.

"Saya kira kalau DPR itu hanya membentuk Panja, berarti DPR menilai bahwa itu cukup," ucapnya.

Ma'ruf menambahkan, dalam kasus Jiwasraya, sikap pemerintah sudah mempercayakan kepada Kejaksaan Agung untuk mengusut secara tuntas. Dia menyebut, Kejagung juga sudah mentersangkakan beberapa orang.

"Pemerintah meminta itu untuk diselesaikan dengan tuntas. Jadi sudah, semangatnya sudah cukup dan Kejaksaan Agung sudah melaksanakan dengan baik," katanya.