Panja Jiwasraya

Ketua Panitia Kerja (panja) Jiwasraya Komisi VI DPR Aria Bima meminta agar diberi ketenangan dulu untuk para pemegang polis. Sebab Jiwasraya merupakan perusahaan BUMN. Sehingga dalam penyelesaiannya juga akan banyak pihak yang terlibat, termasuk memutuskan opsi yang akan diambil untuk pulihkan Jiwasraya.

Untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci, Panja Komisi III menjadwalkan kembali pertemuan dengan Jampidsus pada 26 Februari 2020 mendatang. Pihaknya juga akan memanggil semua yang dicurigai terlibat dalam megakasus Jiwasraya.

Partai Gerindra menitikberatkan pada pengembalian uang nasabah dalam penyelesaian dugaan penyelewengan asuransi di Jiwasraya. Baik Panja atau Pansus, Gerindra lebih memilih pada proses yang sudah berjalan saat ini.

Panitia Kerja Jiwasraya DPR akan memanggil para tersangka dan Kejaksaan Agung untuk menanyakan proses hukum kasus gagal bayar asuransi pelat merah Jiwasraya. Wakil Ketua Komisi III Adies Kadier mengatakan, Panja sudah mengagendakan memanggil pihak kejaksaan pada 13 Februari mendatang.

Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron bersikeras penyelesaian masalah dugaan skandal korupsi di tubuh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) hanya dapat diselesaikan melalui pembentukan panitia khusus (Pansus).

Skandal Jiwasraya menyeret nama salah satu orang terkaya di Indonesia. Dato Sri Tahir. Pemilik Mayapada Group ini santer diisukan memiliki keterkaitan dengan Benny Tjokrosaputro pemilik PT Hanson International (MYRX) yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nasim Khan menginginkan pembayaran seluruh klaim asuransi Jiwasraya diselesaikan paling lambat satu tahun. Dia juga meminta pembayaran cicilan mulai dilakukan pada akhir Februari ini.

Panitia Kerja (Panja) pengawasan industri asuransi Jiwasraya Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memanggil Menteri BUMN Erick Thohir untuk membahas penyelesaian sengkarut Jiwasraya. Rapat dimulai pukul 14.20 WIB tersebut dilaksanakan secara tertutup.

Andre menerangkan, Komisi VI pada hari ini akan meminta masukan dari sejumlah pakar terkait cara mengelola perusahaan asuransi dengan baik dan sehat.

Menurutnya, DPR punya pertimbangan sendiri bahwa pembentukan Panja sudah cukup. Ma'ruf tidak ingin pemerintah masuk wilayah DPR.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad kembali menegaskan bahwa fokus utama yang sedang dilakukan oleh DPR yakni merespon cepat keinginan nasabah Jiwasraya agar uangnya kembali. Tidak penting apakah Pansus atau Panja yang dibentuk oleh DPR.

Melalui Panja, Fadjroel berharap industri jasa keuangan Indonesia semakin terawasi dengan sangat baik.

Benny menyebut, ada dugaan dan prasangka di publik duit Jiwasraya digunakan untuk kepentingan Pemilu 2019. Karena kasus tersebut terjadi sebelum 2019.

Dari sembilan fraksi di DPR, hanya Demokrat yang belum mengirimkan nama. Demokrat memiliki dua slot anggota Panja yang belum diisi.

Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Dito Ganinduto menargetkan, kasus jiwasraya bisa selesai akhir tahun setelah dibentuknya panitia kerja (panja) industri jasa keuangan. Dengan demikian, diharapkan adanya titik terang dari persoalan gagal bayar polis di perusahaan pelat merah tersebut.

Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dito Ganinduto, memastikan bahwa pembentukan panitia kerja (panja) di lingkungan Komisi XI tidak akan berbenturan dengan panja dilakukan di Komisi III dan VI. Sebab, masing-masing komisi akan fokus terhadap penyelesaiannya masing-masing terhadap persoalan Jiwasraya.

Komisi XI DPR RI resmi membentuk panitia kerja (panja) untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja industri jasa keuangan di Tanah Air, dengan prioritas pembahasan atas permasalahan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), AJB Bumiputera 1912, PT Asabri (Persero), PT Taspen (Persero), dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai, panitia khusus (Pansus) tidak diperlukan untuk menyelesaikan kasus Jiwasraya. Tujuannya agar kasus Jiwasraya ini tidak diseret ke arah politis.

Menurutnya, tidak cukup penyelesaian masalah ini jika hanya negara membantu membayar uang nasabah.

"Kita ingin agar proses hukum yang terjadi di kejaksaan itu itu benar-benar terjadi secara cepat. Sehingga, kita tidak melihat urgensinya lagi harus bentuk Pansus itu yang sudah disepakati," kata Deddy di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/1).