Bobby Nasution Bakal Robohkan Mal Centre Point, Ini Alasannya

Pemerintah Kota Medan mengoptimalkan pendapatan daerah dengan membuka layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta program penghapusan denda selama pelaksanaan MTQ Ke-59, mempermudah masyarakat.

Dampaknya, sejumlah titik di kawasan keraton tampak gelap pada malam hari karena keterbatasan penerangan.

Bobby menyatakan perobohan gedung itu ditunda hingga Jumat (26/7), untuk memberi kesempatan pada para tenant mengosongkan gedung.

Dari tunggakan Rp250 miliar, pengelola mal Centre Point telah membayar Rp107 miliar.

Pada tahun 2021, Mal Centre Point juga pernah disegel lantaran belum membayar PBB.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus menggencarkan **Penertiban Tambang Ilegal Sumut** di Sungai Batang Gadis, Mandailing Natal, untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah bencana alam.

Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-40 tingkat Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan peningkatan kualitas bacaan peserta yang signifikan, memicu optimisme untuk mencapai target lima besar pada MTQ Nasional 2026.

Menurutnya, masyarakat tidak hanya terdampak oleh gangguan pasokan listrik.

Hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan Sumut menunjukkan pasien dirujuk ke rumah sakit tidak melayani peserta BPJS, sehingga menimbulkan persoalan pembiayaan.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mendukung penuh percepatan legalisasi sumur minyak rakyat, langkah strategis untuk mendongkrak produksi energi nasional dan mencapai swasembada energi.

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) Medan Raya akan dimulai dengan groundbreaking pada tahun 2026, menjanjikan solusi terpadu untuk masalah sampah di Medan dan Deli Serdang sekaligus menghasilkan energi listrik sebesar 15 megawatt.

Larangan ini juga berlaku untuk kendaraan yang memiliki pelat nomor dari luar daerah.

JHT adalah instrumen jaminan sosial yang dirancang untuk memberikan rasa aman kepada pekerja setelah tidak lagi bekerja.

Direktorat Jenderal Pajak akan memperhitungkan seluruh peredaran usaha, baik yang berasal dari transaksi online maupun offline.

Proses tersebut dirancang sederhana agar tidak menambah beban administrasi bagi platform maupun pedagang.

Penunjukan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak.

Pajak untuk marketplace akan mulai diterapkan pada 1 Juli 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan persaingan yang adil di pasar.