Bawaslu Terima Laporan Dugaan Penggelembungan Suara di Mojokerto

"Saat ini kita lagi proses pidana pemilu di Desa temon. Kalau kemarin kita merunut terkait pelanggaran administrasi. Sedangkan hari ini kita proses pelanggaran pidana," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokero Dody Faizal, Kamis (29/2).

Ia menyebut, laporan itu berasal dari calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Mojokerto Dapil III dari Partai Demokrat, yaitu Surasa dan Ananda Ubaid Sihabuddin Argi. Awalnya, kedua caleg tersebut melaporkan dugaan kecurangan di 4 TPS Desa Temon, Kecamatan Trowulan pada 18 Februari 2024 lalu.

Dari laporan itu, Bawaslu Kabupaten Mojokerto menanganginya melalui mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi. Sebab, kecurangan yang dilaporkan Caleg Partai Demokrat Kabupaten Mojokerto Dapil III tersebut, masuk dalam saran perbaikan (sarper). Hasil sidang administrasi cepat, Bawaslu memutuskan untuk dilaksanakan penghitungan ulang.

Berbekal hasil perhitungan ulang itu, Surasa dan Ananda Ubaid kembali membuat laporan terkait dugaaan pelanggaran pidana Pemilu. Mereka melaporkan jajaran penyelenggara Pemilu yakni Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dari mulai tingkat Kecamatan hingga Desa di 18 TPS.

Dody menyampaikan telah menerima laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu 2024 tersebut pada Senin, 26 Februari 2024. Namun, pihaknya belum bisa meregristrasi karena masih ada kekurangan materi.

Ia menyampaikan, pelapor membawa barang bukti berupa salinan c hasil dan rekaman. Akan tetapi barang bukti itu dinilai belum lengkap. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Mojokerto meminta pelapor untuk memperbaiki kekurangan materi yang diajukan.

“Kelihatannya masih kurang sedikit. Yang dilaporkan itu proses waktu rekapitulasi ulang di tingkat PPK. Padahal itu dalam rangka penelusuran kebenaran laporan awal. Seharusnya yang dilaporkan itu ditingkat desa. Kita kembalikan untuk dilengkapi atau diperbaiki karena pembuktian kan ada di pelapor,” terang Dody.

Bawaslu Kabupaten Mojokerto merekomendasikan penghitungan suara ulang di 28 TPS, termasuk di TPS Desa Temon. Itu dilakukan setelah ditemukannya TPS yang melakukan pelanggaran prosedur penghitungan suara.

Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Aris Fakhruddin Asy’at mengatakan, perhitungan suara ulang di lakukan di 28 TPS, yakni 18 TPS di Desa Temon, Kecamatan Trowulan, 1 TPS di Kecamatan Sooko, 2 TPS di Kecamatan Pungging, 5 TPS di Kecamatan Mojoanyar, dan 2 TPS di Kecamatan Puri.

“Ketentuan hitung ulang itu jika ditemukan selisih hasil antara c salinan dan c hasil, dan c daftar hadir beserta berita acara lainnya. Jika itu tidak bisa dijelaskan oleh PPK , maka panwas kecamatan merekomendasikan perhitungan ulang,” ungkap Aris.

Selain 18 TPS di Desa Temon, temuan tersebut hasil dari pengawasan jajaran Bawaslu Kabupaten Mojokerto dan Panwascam serta PKD. Sedangkan di TPS Desa Temon merupakan hasil tindak lanjut dari laporan dua Caleg Partai Demokrat.