Indonesia Berencana Impor Beras, Asosiasi Pangan Jatim Khawatirkan Nasib Petani Lokal

Pemerintah Indonesia berencana melakukan impor beras pada akhir tahun 2022. Merespons rencana tersebut,Ketua Asosiasi Pangan Jawa Timur Jumantoro meminta pemerintah meninjau kembali rencana tersebut.

"Kami khawatir kebijakan impor beras berdampak pada anjloknya harga gabah hingga beras saat panen nanti," ujar Jumantoro di Kabupaten Jember, Selasa (29/11/2022).

Sebelumnya, rencana impor beras dilatarbelakangi oleh stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Bulog pada 22 November 2022 hanya tersisa 426.573 ton. Sedangkan stok beras yang harus dimiliki pemerintah untuk ketahanan pangan hingga akhir tahun harus mencapai 1,2 juta ton.

"Pemerintah seharusnya memaksimalkan penyerapan gabah petani dengan harga yang menguntungkan agar petani bersedia menjual gabah atau berasnya kepada Bulog," tegas Jumantoro, dikutip dari ANTARA.

Harga Tidak Relevan

Menurut dia, harga pembelian pemerintah (HPP) terhadap gabah dan beras harus ditinjau ulang karena sudah tidak relevan dengan biaya produksi pertanian yang tinggi. Terlebih, banyak petani yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.

"Kami berharap pemerintah bisa memaksimalkan potensi petani Indonesia dengan menjamin ketersediaan sarana produksi (saprodi) dan tidak membatasi pupuk bersubsidi," tuturnya.

Jumantoro menjelaskan sebagian petani di Kabupaten Jember sudah memasuki masa tanam padi, sehingga panen padi diperkirakan berlangsung pada Februari hingga akhir Maret 2023.

"Apabila kebijakan impor disetujui, maka saat panen raya harga gabah berpotensi anjlok dan petani akan merugi. Kami berharap kebijakan impor beras dibatalkan," imbuh dia.

Motivasi Petani

Lebih lanjut, Ketua Asosiasi Pangan Jawa Timur itu mengungkapkan bahwa kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah beberapa tahun terakhir mempengaruhi motivasi petani, bahkan banyak petani yang beralih profesi lain.

"Peningkatan produksi padi di dalam negeri harus dilakukan secara masif untuk mewujudkan swasembada pangan. Pemerintah harus melakukan kebijakan yang berpihak kepada petani, sehingga tidak ada lagi daerah yang rawan pangan di Indonesia," ungkapnya.

Jumantoro menyatakan bahwa Jawa Timur merupakan salah satu lumbung pangan nasional yang stok berasnya selalu surplus. Dia berharap impor beras tidak masuk ke Jawa Timur.