Produsen Tahu Tempe di Jakarta Resah Harga Kedelai Kian Meroket: Kami Sudah Tak Tahan

Sekjen Pusat Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Puskopti) DKI Jakarta, Hedy Kuswanto, mengatakan dari 1998, kata dia, setelah Orde Baru sampai sekarang tata niaga kedelai murni di tangan swasta. "Kenapa pemerintah nggak ikut mengurusi masalah ini sehingga (swasta) ya semaunya sendiri."

Lia Harahap
Oleh Lia Harahap - Reporter
Produsen Tahu Tempe di Jakarta Resah Harga Kedelai Kian Meroket: Kami Sudah Tak Tahan
Pembuat tahu dan tempe berencana mogok produksi. ©2022 Merdeka.com/Arie Basuki

Tingginya harga kacang kedelai membuat produsen tahu tempe di banyak daerah stop produksi. Mereka resah harga kedelai yang semakin tak terkendali.

"Sekarang sampai tembus harga Rp11.300 per kilogram. Sebelumnya di bawah Rp10 ribu, Rp8.500, Rp9.000. Ini terus meroket sehingga kami perajin tempe sudah tidak tahan untuk istilahnya mencari keuntungan," ujar Sekjen Pusat Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Puskopti) DKI Jakarta, Hedy Kuswanto.

Keluhan itu mereka sampaikan saat bertatap muka dengan DPRD DKI Jakarta. Demikian dikutip Rabu (23/2).

Dalam audiensi itu, perajin tahu tempe juga meminta anggota dewan untuk meneruskan keluhan mereka.

Beberapa hari terakhir, kata Hedy, para perajin memutuskan mogok produksi yang tujuannya untuk mendesak pemerintah menstabilkan harga kedelai.

Tak cuma itu, mereka juga meminta agar pemerintah memberikan subsidi, di samping membenahi tata niaga kedelai agar diurus oleh pemerintah.

Dari 1998, kata dia, setelah Orde Baru sampai sekarang tata niaga kedelai murni di tangan swasta. "Kenapa pemerintah nggak ikut mengurusi masalah ini sehingga (swasta) ya semaunya sendiri," tutur Hedy.

PDIP DKI Janji Tindak Lanjuti Keluhan Produsen

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, berjanji menindaklanjuti pengaduan perajin tahu tempe.

"Kami akan mencoba menindaklanjuti dan berkoordinasi tentunya dengan teman-teman DPR RI, karena ini bukan DKI Jakarta saja, sudah nasional. Kemudian, kami koordinasi juga dengan pemerintah pusat untuk bisa menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan," ujar Gembong.

Selain itu, di tingkat provinsi, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI akan memanggil dan berkoordinasi dengan BUMD pangan milik DKI Jakarta, Food Station Tjipinang Jaya.

"Tentunya, kami dalam waktu dekat kita akan memanggil BUMD ketahanan pangan untuk kita ajak koordinasi untuk menjaga stabilitas harga di Jakarta," tuturnya.

Rekomendasi