Suara warga Jakarta tolak reklamasi, tak manfaat buat rakyat kecil

Reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta belakangan ramai diperbincangkan. Polemik mulai muncul setelah KPK menetapkan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro, Ariesman Widjaja, sebagai tersangka kasus suap dalam pembahasan raperda zonasi tentang reklamasi.Reklamasi teluk Jakarta dinilai mengabaikan keresahan masyarakat dalam hal ini para nelayan. Tidak hanya itu, aspek lingkungan juga disebut-sebut akan berdampak secara signifikan jika reklamasi dilakukan. Bagaimana tanggapan warga Jakarta atas rencana reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta?Mansur, salah satu warga Jakarta menolak reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta. Menurutnya reklamasi hanya menyengsarakan golongan kecil bahkan menambah masalah baru. "Reklamasi itu hanya menguntungkan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya seperti perusahaan yang bersedia menjadi kontraktor," kata Mansur saat berbincang dengan merdeka.com, Jakarta, Minggu (10/4).Mengenai rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2035 serta Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, kata Mansur, tidak perlu dilanjutkan. Dia meminta pemerintah DKI hanya mengacu pada Perda turunan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta."Tidak usah direvisi Perdanya, kita mengacu pada Undang-Undang Tata Ruang yang sudah ada. Kalaupun diubah, toh ujung-ujungnya akan menimbulkan dilema yang nantinya para elite justru melegalkan proyek reklamasi tersebut," ujarnya."Semakin banyak perdebatan semakin meluas peluang untuk para elite melakukan tindakan korupsi. Negara kita ini sudah berada pada sistem yang down (lemah)," tambahnya.Senada dengan Mansur, ‎Galang juga menolak reklamasi Teluk Jakarta. Dia menegaskan, pemerintah harus bersikap bijak dalam melihat kondisi masyarakat kecil."Yang dirugikan masyarakat kecil. Saya tidak mau ada reklamasi," tukasnya.