KASUS REKLAMASI PANTAI JAKARTA

Politikus PDIP itu menambahkan, apa yang dilakukan Gubernur DKI Anies Baswedan dengan menerbitkan Keputusan Gubernur untuk izin reklamasi Ancol merupakan langkah yang keliru.

Seiring berjalannya waktu, penimbunan laut terus dilakukan Ancol hingga saat ini. Setiap hari beberapa truk bermuatan hasil kerukan lumpur sungai dibuang ke lokasi reklamasi di pesisir pantai Ancol.

Melihat Lebih Dekat Proyek Reklamasi Ancol. Reklamasi kawasan Ancol seluas 155 hektare yang meliputi perluasan Rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) sekitar 35 hektare dan kawasan Ancol Timur 120 hektare tersebut menuai polemik dari masyarakat dan nelayan.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Hasan Basri, menuturkan, sejak tinggal di Tanjung Priok pada 1975, kawasan Ancol tidak mengalami perubahan signifikan. Padahal seharusnya, Taman Ancol patut dipercantik untuk menarik sebanyak-banyaknya wisatawan.

Berdasarkan hasil putusan, Anies Baswedan diminta untuk mencabut SK terkait pencabutan izin reklamasi untuk Pulau F yang diberikan kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Berdasarkan hasil putusan, Anies diminta untuk mencabut SK terkait izin reklamasi untuk Pulau I. Sehingga perizinannya harus diperpanjang.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memenangkan gugatan pencabutan izin prinsip reklamasi Pulau M yang dipersoalkan. Sebelumnya pengembang PT Manggala Krida Yudha yang mempersoalkan pencabutan izin prinsip reklamasi Pulau M mengajukan gugatan.

Anies menghormati putusan PTUN Jakarta tersebut. Proses banding, katanya, akan dilakukan usai menerima petikan lengkap putusan tersebut.

Pembangunan kawasan Pantai Bersama hasil reklamasi yang dilanjutkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai tidak mengganggu keberadaan biota laut, termasuk produksi kerang hijau. Penurunan produksi kerang hijau di wilayah itu terjadi disebabkan pencemaran limbah industri dan rumah tangga.

Preseden buruk yang dimaksud, katanya, saat Anies gubernur selalu menggunakan azas keterlanjuran. "Di mana hal itu tidak bisa dimaklumi karena Jakarta saat ini masih kurang lahan terbuka hijau, penyebabnya pembangunan (tetap dilanjutkan) karena sudah terlanjur terbangun."

Dalam sepekan terakhir, polemik penerbitan IMB Pulau Reklamasi Teluk Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ramai dibicarakan.

"Pakai kamus Indonesia yang baik, sebetulnya pulau dan pantai itu apa. Jadi jangan deskripsi perorangan. Saya tetap menyatakan bahwa itu pulau," kata Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan penataan lahan hasil reklamasi tak dibahas di Raperda Zonasi Pulau. Penataan lahan hasil reklamasi akan dibahas dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menegaskan keputusannya menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pulau D Reklamasi sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Menurutnya, dia hanya menjalankan aturan yang sudah ada sebelumnya.

Posisi Gubernur DKI Anies Baswedan dinilai semakin terancam di tengah pendukungnya sendiri. Ini menyusul terbitnya izin mendirikan bangunan (IMB) Pulau Reklamasi yang secara tidak langsung menggerus basis loyalisnya semasa Pilkada DKI 2017.

Ketua DPW PSI Jakarta Michael V. Sianipar mengapresiasi langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) pulau reklamasi. Dengan begitu Anies dinilai telah memberikan kepastian hukum.

KNTI berharap izin yang telah diterbitkan Gubernur Anies jangan sampai menjadi 'tameng' guna melanjutkan proyek reklamasi di pulau yang belum tergarap.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi menilai, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seharusnya tidak memberikan izin mendirikan bangunan (IMB) di pulau reklamasi.

Jika Gubernur Anies serius ingin memberikan kepastian hukum, seharusnya segera mengejar pembahasan dan pengesahan perda terkait kawasan pesisir utara dan pulau reklamasi.

Raperda pertama soal Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) hanya tinggal menunggu pengesahan. Sementara Raperda Rancangan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (RTRKS Pantura) masih mengalami perdebatan.