KASUS REKLAMASI PANTAI JAKARTA

Melihat Lebih Dekat Proyek Reklamasi Ancol. Reklamasi kawasan Ancol seluas 155 hektare yang meliputi perluasan Rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) sekitar 35 hektare dan kawasan Ancol Timur 120 hektare tersebut menuai polemik dari masyarakat dan nelayan.

Geliat Pembangunan Hunian Mewah Pulau Reklamasi di tengah Polemik IMB. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru-baru ini diketahui telah mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk 932 bangunan di Pulau D.

Gubernur Anies Resmikan Pembangunan Jalur Jalasena di Pantai Kita dan Pantai Maju. Pemprov DKI Jakarta berharap nantinya Pantai Maju menjadi pantai publik yang dapat diakses publik seluas-luasnya dan dinikmati warga secara gratis.

Suasana proyek reklamasi Pulau D pasca disegel oleh Pemprov DKI. Pemprov DKI Jakarta menyegel 932 bangunan yang berdiri di Pulau D lantaran tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). 932 bangunan tersebut terdiri atas 409 rumah, 212 rumah kantor, dan 313 unit rukan serta rumah tinggal yang disatukan.

Bos pengembang reklamasi Teluk Jakarta hindari wartawan usai diperiksa KPK. Halim Kumala, CEO PT Muara Wisesa Samuder, anak perusahaan PT Agung Podomoro Land Tbk diperiksa KPK terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta atau Raperda Reklamasi.

KPK periksa Sekretaris Daerah DKI untuk penyelidikan Pulau G. Saefullah diperiksa untuk penyelidikan terkait pembahasan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kawasan strategis pantai utara Jakarta atau yang disebut reklamasi Pulau G.

Sanusi divonis 7 tahun bui terkait suap reklamasi. Mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta juga didenda Rp 250 juta subsider dua bulan kurungan. Usai mendengarkan vonis, Sanusi langsung dipeluk sang kakak, M. Taufik.

Nelayan Angke tuntut izin reklamasi Teluk Jakarta dicabut. Nelayan Angke menggelar aksi menolak reklamasi di depan Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tolak reklamasi Teluk Jakarta, aktivis nelayan geruduk Istana. Sejumlah aktivis nelayan menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/9). Dalam aksinya, mereka menolak pembangunan proyek Reklamasi Teluk Jakarta.

Aguan sempat dicecar dengan pertanyaan seputar pemberian uang sebanyak Rp 50 miliar untuk DPRD DKI Jakarta.

Ariesman Widjaja terbukti menyuap Mohamad Sanusi sebesar Rp 2 miliar terkait Raperda Reklamasi pantai Jakarta.

Mereka dihadirkan untuk menjadi saksi dalam sidang kasus suap reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Mohamad Sanusi didakwa menerima suap sebesar Rp 2 miliar dari Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land.

Dia dituntut Jaksa terkait kasus dugaan suap anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi sebesar Rp 2 miliar.

Dalam sidang tersebut, Ahok mengungkap kegeramannya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi bersama Wakilnya M. Taufik bersaksi di sidang tersebut.

Massa mendesak KPK segera menangkap M Taufik yang dituding terlibat kasus Korupsi Raperda Reklamasi Jakarta.

Dia kembali diperiksa untuk kasus dugaan gratifikasi Raperda pengaturan kawasan reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Dia diperiksa terkait kasus dugaan suap pembahasan dua Raperda tentang reklamasi di Teluk Jakarta.

Ahok memenuhi panggilan KPK untuk kedua kalinya.