Merdeka.com - PD Dharma Jaya adalah salah satu badan usaha terbesar milik Pemprov DKI Jakarta. BUMD ini bergerak di bidang pangan.

Sudah lama terbentuk, nyatanya sejumlah persoalan banyak terjadi di dalam PD Dharma Jaya. Salah satunya terungkap setelah Dirut PD Dharma Jaya, Marina Ratna Dwi Kusumajati buka mulut.

Kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, Marina menceritakan kondisi BUMD yang dia pimpin. Dana kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) senilai Rp 41 miliar pada November 2017 tak kunjung cair. Menghadapi kondisi itu, PD Dharma Jaya sampai mengutang ke pengusaha pemasok ayam Rp 80 miliar.

"Pokoknya saya begini, saya berusaha keras cari sana-sini. Sekarang di sana nilainya sudah sampai Rp 80 miliar. Orang mau 'ngutangin' juga limited (terbatas). Anak-anak sudah dimaki-maki sama supplier, sampai nangis-nangis. Saya datang ke sana mengajukan pengunduran diri," kata Marina, Kamis (15/3).

"Saya ketemu Pak Sandi, saya langsung duduk bilang 'Pak saya mau resign' saya bilang. 'Kenapa?' Saya bilang ini Bapak gimana saya mau kerja baik? Karena enggak dibantu, PSO belum turun saya bilang gitu. Terus di dalam Badan Pengawas juga ngaco-ngaco. Saya bilang gitu," sambungnya.

Saking kesalnya, Marina sampai memutuskan ambil jalan pintas untuk mengundurkan diri. Dia menilai sistem yang diterapkan di era Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno, tak seperti sebelumnya. Seperti proses verifikasi yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI yang memang bertanggung jawab dalam proses pencairan DP PSO dan verifikasi untuk PD Dharma Jaya.

"Kerja sama dengan SKPD tuh beda seperti Gubernur yang lama. Sama saja saya yang menabur garam ke lautan. Kerja dengan tidak ada koordinasi," jelas dia.

Hal lain yang dikesalkan, terkait uang reimburse yang sampai saat ini belum dibayar, padahal kata dia untuk menalangi pembelian daging ayam dirinya harus menggunakan uang kas dari PD Dharma Jaya sendiri. Terlebih sampai saat ini PSO yang mencapai Rp 41 miliar belum dicairkan.

Tercatat dari Desember uang yang belum diremburse Rp 13.246 525.000. Kemudian Januari mencapai Rp 17.022.500.000. Dan Februari Rp 14.206.425.000.

"Saya talangi pakai kas untuk November, Desember, tapi Januari, Februari, Maret sudah tidak bisa. Bayangkan masuk akal tidak DP PSO sampai sekarang belum cair, itu kan uang negara, kenapa diperlambat begini," katanya.

Marina menambahkan, sebenarnya sejumlah persoalan di Dharma Jaya sudah dia rasakan sejak pertama kali masuk ke badan usaha tersebut. Marina dilantik pada 2015 oleh Basuki Tjahaja Purnama yang kala itu masih sebagai gubernur DKI.

Dia bercerita tahun pertama menjabat adalah tahun tersulit bagi dia. Hal yang pertama dia bereskan terkait kinerja pegawai-pegawai. Dia menemukan banyak pekerja yang tidak profesional dan ini yang harus diubah.

"Kesulitan daripada memimpin Dharma Jaya adalah yang sudah terbiasa sekian puluh tahun bekerja dengan cara tidak ada aturan yang benar tidak profesional itu membuat kita harus mengubah," kata Marina saat ditemui di kantornya, Cakung, Jakarta Timur.

Dia sadar mengubah itu tak instan dan butuh kerja keras untuk mengubah hal kurang baik yang selama ini terpelihara menjadi professional. Berkat pantang menyerah, kini dia melihat karyawannya sudah kompeten dan professional.

"Tapi karena sudah niatnya saya menunjukkan kepada mereka tujuannya adalah untuk kepentingan kesejahteraan mereka, maka mereka akhirnya sadar bahwa Bu Rina ajak teman bekerja di Dharma Jaya secara profesional. Mereka itu terbiasa dulu tidak kerja profesional tidak terbiasa bahwa usaha itu harus untung terbiasa ya udah, kalau ya udah ada anggaran ya dibuat anggaran tapi kan bisnis itu kan harus ada anggaran tapi kalau bisa efisien ya efisien gitu," jelas dia.

Bukan cuma kelakuan pegawai, masalah lain yang dia hadapi soal kondisi keuangan PD Dharma Jaya yang pada masa itu hanya memiliki dana Rp 2,4 miliar. Namun dana tidak jadi masalah, 2016 adalah masa pembenahan dan ditahun 2017 barulah PD Dharma Jaya memiliki keuangan yang kokoh.

"Kalau 2016 kan pembenahannya jadi di Dharma Jaya itu bukan sekadar dagang tapi pembenahan persoalan administrasi dengan karyawan tidak ada kontrak tidak ada skala gaji, tidak ada peraturan perusahaan itu kan diperbaiki," ujar dia.

Saat PD Dharma Jaya menjadi BUMD pangan terbesar di DKI Jakarta, Marina memilih untuk mengajukan surat pengunduran diri kepada Sandiaga. Keputusannya semakin bulat karena merasa sulit sekali bertemu gubernur dan wakil gubernur sebagai atasannya, padahal banyak hal yang harus dibahas salah satunya program daging bersubsidi untuk warga tak mampu.

Saat ingin menuju ruangnya di depan pintu Marina sempat diadang oleh ajudan Sandi dan dilarang masuk ke ruangan Wakil Gubernur.

"Selalu kalau mau ketemu pakai tim semuanya. Suatu hari saya sudah hopeless. Karena PSO juga enggak turun terus udah gitu di dalam sendiri dari Badan Pengawas saya ada masalah, kemudian banyak masalah," keluhnya.