Selat Hormuz Mencekam: Tanker Minyak Meledak Diterjang Ranjau

Ketegangan di jalur perlintasan energi global kembali memuncak. Sebuah kapal tanker minyak dilaporkan terbakar usai menghantam ranjau laut di sisi selatan Selat Hormuz pada Minggu malam (18/10) waktu setempat.

Insiden tersebut terjadi ketika ledakan hebat menerjang ruang mesin kapal saat berusaha keluar dari koridor perairan strategis tersebut, sebagaimana dilansir kantor berita Iran, Fars, dari laporan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC).

Pihak Angkatan Laut IRGC menyatakan kapal tanker tersebut disinyalir mematikan seluruh perangkat navigasi dan penentu posisi sejak awal pelayaran. Kapal itu juga dituduh menerobos jalur selatan yang dikategorikan Iran sebagai rute ilegal.

Atas pelanggaran regulasi maritim di Selat Hormuz ini, Angkatan Laut IRGC mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh armada kapal di kawasan Teluk. Pihaknya menegaskan tindakan tegas akan diambil terhadap setiap kapal yang beroperasi dengan menonaktifkan sistem identifikasi dan pelacakan.

Meskipun demikian, otoritas Iran belum merinci identitas kapal tanker, estimasi nilai kerusakan, maupun kepastian adanya korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Rangkaian Ledakan di Selat Hormuz

Peristiwa ini menambah panjang daftar insiden serupa yang melanda Selat Hormuz dalam kurun waktu berdekatan: 

• Sabtu (17/10): Sebuah kapal supertanker berkapasitas muatan lebih dari 2 juta barel minyak mentah terbakar akibat menerjang ranjau laut saat berupaya melintas di jalur tidak resmi.
• Jumat (16/10): Insiden serupa menimpa kapal tanker lain yang memicu ledakan dan kebakaran di perairan tersebut.

Eskalasi keamanan di Selat Hormuz bermula dari konflik terbuka antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran yang pecah sejak 28 Februari. Sebagai balasan, Iran meluncurkan serangan rudal serta armada drone ke berbagai titik kawasan sekaligus memblokir Selat Hormuz, yang kemudian dibalas AS melalui blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

Kendati AS dan Iran sempat menyepakati nota kesepahaman terkait kebebasan navigasi pada Juni lalu, implementasi perjanjian tersebut mandek akibat perselisihan mengenai standar keamanan di perairan tersebut.