Bangladesh dan Myanmar Bersitegang Soal Rohingya

Bangladesh memprotes Myanmar terkait pernyataan tentang Rohingya. Pemerintah di Dhaka menegaskan opsi penyelesaian yang mereka dorong. Simak penjelasannya.

Khairisa Ferida
Oleh Khairisa Ferida - Reporter
Bangladesh dan Myanmar Bersitegang Soal Rohingya
Para pengungsi Rohingya berjalan di kamp pengungsi Jamtoli di Ukhia (22/3/2022). Ratusan ribu orang Rohingya melarikan diri dari Myanmar yang mayoritas beragama Buddha setelah tindakan keras tahun 2017, yang menjadi subjek kasus genosida di pengadilan tertinggi PBB di Den Haag. (AFP/Munir Uz Zaman)

Bangladesh pada Selasa (18/8/2026) melayangkan protes resmi kepada Myanmar terkait penyebutan warga Rohingya sebagai "Bengali" serta hanya mengakui sebagian dari mereka sebagai pihak yang memenuhi syarat untuk dipulangkan di kemudian hari, menurut kantor berita Anadolu.

Melalui pernyataan Kementerian Luar Negeri, Dhaka menegaskan bahwa satu-satunya solusi berkelanjutan untuk krisis ini adalah pemulangan warga Rohingya ke Negara Bagian Rakhine secara aman, bermartabat, dan sukarela.

Keberatan Bangladesh muncul menyusul pernyataan Kementerian Luar Negeri Myanmar pada Sabtu (15/8) yang menyebut pengungsi Rohingya sebagai "Bengali" dan menyatakan telah memverifikasi ratusan ribu orang sebagai mantan penduduk Rakhine.

Protes Disampaikan Lewat Pertemuan di Dhaka

Kementerian Luar Negeri Bangladesh menyebut Direktur Jenderal Urusan Myanmar Md. Toufiq-ur-Rahman bertemu dengan Duta Besar Myanmar untuk Bangladesh U Kyaw Soe Moe di Dhaka pada Selasa untuk menyampaikan keberatan atas pernyataan tersebut.

Dalam pertemuan itu, Rahman menyampaikan bahwa sejumlah informasi yang disampaikan Myanmar didasarkan pada data yang keliru, termasuk mengenai jumlah pengungsi Rohingya yang ada saat ini.

Ia menegaskan bahwa Rohingya bukanlah "Bengali". Menurut Rahman, Rohingya memiliki identitas etnis tersendiri yang hingga belum lama ini masih diakui oleh otoritas Myanmar.

Rahman juga menyebut data warga Rohingya yang terdaftar dalam sistem PBB mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Ia mendesak Myanmar mempercepat proses verifikasi berdasarkan kesepakatan bilateral yang telah disetujui kedua negara.

Bangladesh turut meminta agar anak-anak yang lahir di kamp pengungsian serta warga Rohingya yang baru mengungsi setelah terpaksa meninggalkan Rakhine sejak 2017 dimasukkan dalam proses verifikasi tersebut.

Sikap Myanmar dan Syarat Pemulangan

Pernyataan Kementerian Luar Negeri Myanmar pada Sabtu (15/8) menyebut para pengungsi Rohingya sebagai "Bengali". Myanmar mengatakan telah memverifikasi 308.975 orang sebagai mantan penduduk Negara Bagian Rakhine.

"Myanmar akan menerima para pengungsi yang telah diverifikasi sebagai mantan penduduk Negara Bagian Rakhine setelah situasi keamanan di Rakhine menjadi lebih stabil," kata pemerintah junta Myanmar.

Di sisi lain, data terbaru badan pengungsi PBB (UNHCR) per Juli mencatat lebih dari 1,2 juta warga Rohingya kini mengungsi di Distrik Cox's Bazar, Bangladesh.

UNHCR juga menyebut sebagian besar dari mereka berada di Cox's Bazar sejak Agustus 2017, ketika ratusan ribu warga Rohingya melarikan diri dari operasi militer brutal di Myanmar.

Duta Besar U Kyaw Soe Moe menyampaikan akan meneruskan keberatan Bangladesh kepada otoritas Myanmar.

Rekomendasi