Protes Pelajar Guncang Prancis, Ini Jumlah Sekolah Terdampak dan Penangkapan

Ribuan pelajar memblokade sekolah menengah di berbagai wilayah Prancis dalam beberapa hari terakhir untuk memprotes kondisi pendidikan. Aksi yang awalnya berupa blokade itu berkembang menjadi bentrokan dengan polisi antihuru-hara dan diwarnai kekerasan. Puluhan orang terluka sejak demonstrasi dimulai pada akhir bulan lalu, sementara ribuan orang telah ditangkap, sebagian besar masih di bawah umur, menurut pejabat setempat.

Dikutip dari The New York Times, Minggu (4/10/2026), protes berlangsung di tengah suhu politik yang memanas. Pemerintah Prancis tengah berupaya meloloskan anggaran berisi kebijakan penghematan, sementara negara itu juga bersiap menuju pemilihan presiden tahun depan.

Menteri Pendidikan Prancis Édouard Geffray mengatakan kepada BFMTV bahwa lebih dari sepertiga dari sekitar 3.700 sekolah menengah di Prancis ditutup atau mengalami gangguan pada Kamis. Sehari berselang, lebih dari 400 sekolah kembali tutup. Sejumlah serikat guru dan tokoh politik ikut bergabung sebagai bentuk solidaritas. Pemerintah mengakui sebagian tuntutan pelajar sebagai hal yang sah, tetapi mengecam apa yang disebutnya sebagai "kekerasan perkotaan" dan menuduh partai sayap kiri France Unbowed mengobarkan demonstrasi. France Unbowed membantah tuduhan tersebut.

Menurut serikat pelajar, siswa frustrasi dengan infrastruktur sekolah yang memburuk, ruang kelas terlalu padat, jadwal pelajaran berlebihan, kekurangan guru dan staf, serta minimnya pendanaan. Sebagian juga menuntut penghapusan platform penerimaan pendidikan tinggi yang dikelola pemerintah karena dinilai menerapkan seleksi tidak adil. Sebagian pelajar mengambil jarak dari aksi kekerasan, meski seruan untuk melanjutkan demonstrasi pada pekan depan terus bermunculan.

"Kami bukan tidak mendapat pendidikan yang baik, kami hanya tidak didengarkan," demikian bunyi salah satu spanduk yang dipasang pekan ini di depan sebuah sekolah di Seine-Saint-Denis, kawasan kelas pekerja di utara Paris yang menjadi salah satu pusat aksi protes. "Ruang kelas tidak memiliki ventilasi, dan kami hampir tidak bisa membuka jendela," kata Issam Makhloufi, 15 tahun, siswa Rosa Parks High School di St.-Denis, kepada The New York Times.

Serikat pekerja dan partai-partai sayap kiri memanfaatkan aksi pelajar ini sebagai bagian dari ekspresi ketidakpuasan yang lebih luas saat Presiden Prancis Emmanuel Macron yang telah mencapai batas masa jabatan mendekati akhir masa pemerintahannya. "Sistem pendidikan publik berada dalam kondisi yang sangat buruk setelah 10 tahun pemerintahan Emmanuel Macron," kata Sophie Vénétitay, pemimpin serikat guru yang bergabung dalam aksi pelajar, di sela-sela aksi unjuk rasa baru-baru ini. "Segalanya kurang," ujarnya.

Kekerasan di Lapangan dan Gelombang Penangkapan di Prancis

Banyak demonstrasi awalnya berlangsung damai, namun kemudian meningkat menjadi aksi kekerasan. Menurut pejabat, sejumlah demonstran menembakkan kembang api bergaya mortir serta menyerang sekolah dan infrastruktur lainnya, menyebabkan kerusakan yang nilainya mencapai jutaan dolar.

Ratusan sekolah terdampak akibat blokade dan jumlahnya terus bertambah setelah protes meluas dari pinggiran Paris ke Marseille, Lyon, dan kota-kota lainnya.

Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nuñez mengatakan kepada BFMTV bahwa polisi menangkap hampir 2.000 orang pada Kamis dan lebih dari 1.700 orang pada Jumat. Kelompok hak asasi manusia, termasuk Amnesty International, mengkritik penggunaan gas air mata dan granat kejut untuk membubarkan para pelajar yang masih di bawah umur.

Geffray menyebut lebih dari 60 staf sekolah terluka dalam aksi tersebut, termasuk 40 kepala sekolah. Di Nantes, demonstran membakar sebuah sekolah. Di Marseille, para pengunjuk rasa melempari mobil pemadam kebakaran. Di Belfort, seorang remaja berusia 17 tahun ditangkap setelah sejumlah pelajar menyerang seorang polisi, menurut jaksa kepada BFMTV.

Nuñez mengatakan lebih dari 300 polisi dan anggota gendarmerie terluka dalam aksi protes tersebut. Prancis memiliki sejarah panjang demonstrasi anak muda yang kadang berujung kekerasan, termasuk aksi mahasiswa pada 1968 yang nyaris menjatuhkan pemerintah dan mengubah lanskap sosial negara itu.

Langkah Pemerintah Meredam Aksi

Pemerintah Prancis mengecam keras kekerasan dalam aksi dan meresponsnya dengan langkah tegas. Menteri Kehakiman Prancis Gérald Darmanin mengatakan pada Jumat bahwa dirinya telah mengarahkan jaksa untuk mengupayakan tuntutan pidana jika memungkinkan serta meminta pertanggungjawaban orang tua atas kerusakan.