Konkret, Ini Negara Eropa Pertama yang Hentikan Perdagangan Senjata dengan Israel

Slovenia menjadi negara pertama di Eropa yang melarang semua aktivitas impor, ekspor, dan transit senjata serta peralatan militer yang terkait dengan Israel. Pengumuman ini disampaikan oleh pemerintah pada hari Kamis, 31 Juli 2025. Kebijakan tersebut diinisiasi oleh Perdana Menteri Robert Golob dan disahkan dalam rapat kabinet yang berlangsung pada hari yang sama. Larangan ini mencakup pengiriman senjata dan peralatan militer dari Slovenia ke Israel, dari Israel ke Slovenia, serta yang melintasi wilayah Slovenia. Keputusan ini diambil di tengah meningkatnya kritik global terhadap kondisi kemanusiaan di Gaza.

Pemerintah Slovenia menegaskan bahwa langkah ini diambil karena ketidakmampuan Uni Eropa untuk mengambil tindakan tegas terhadap Israel. "Karena perbedaan pandangan internal dan kurangnya kesatuan, Uni Eropa saat ini tidak mampu menjalankan tugas tersebut," demikian pernyataan resmi pemerintah yang dikutip oleh Antara. Mengenai situasi di Gaza, pemerintah Slovenia juga mengecam penolakan terhadap akses bantuan kemanusiaan. "Hasilnya sangat memprihatinkan: warga Gaza meninggal dunia karena bantuan kemanusiaan secara sistematis ditolak. Mereka meninggal di bawah reruntuhan, tanpa akses air bersih, makanan, dan layanan kesehatan dasar," tambah pernyataan tersebut.

Pernyataan tersebut juga menyebutkan, "Ini adalah penyangkalan total terhadap akses kemanusiaan dan upaya yang disengaja untuk mencegah terpenuhinya kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Dalam kondisi seperti ini, setiap negara yang bertanggung jawab memiliki kewajiban untuk bertindak, meskipun harus mendahului negara lain." Pemerintah Slovenia juga mengungkapkan rencananya untuk menyiapkan sejumlah langkah nasional tambahan dalam beberapa pekan mendatang terhadap pemerintah Israel yang dianggap telah melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.

Tuduhan mengenai genosida semakin meningkat

Sejak tanggal 7 Oktober 2023, Israel telah melancarkan serangan yang sangat brutal di Gaza, yang mengakibatkan lebih dari 60.200 warga Palestina kehilangan nyawa. Pengeboman yang terus-menerus ini telah merusak infrastruktur di daerah tersebut dan menyebabkan krisis pangan yang sangat parah.

Pada hari Senin (28/7), organisasi hak asasi manusia Israel, B'Tselem, bersama dengan Physicians for Human Rights-Israel, menuduh pemerintah Israel melakukan genosida di Gaza. Tuduhan ini didasarkan pada penghancuran sistematis masyarakat Palestina dan penargetan yang disengaja terhadap sistem kesehatan di wilayah tersebut.

Di bulan November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, serta mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Selain itu, Israel juga menghadapi tuduhan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait perang yang dilakukannya di wilayah kantong Gaza. Situasi ini menunjukkan kompleksitas dan keseriusan konflik yang sedang berlangsung.