Pertama Kali dalam 58 Tahun, Pejabat Arab Saudi Bakal Kunjungi Tepi Barat Palestina

Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, akan mengunjungi Tepi Barat yang diduduki, Palestina, akhir pekan ini. Hal ini menjadikannya pejabat Arab Saudi berpangkat tertinggi pertama yang berkunjung sejak 1967 atau 58 tahun lalu. Otoritas Palestina (PA) mengungkapkan kabar ini pada Jumat (30/5).

Menurut Duta Besar Palestina untuk Arab Saudi, kunjungan Faisal bin Farhan akan memimpin delegasi menteri yang terdiri dari rekan-rekannya di Yordania, Mesir, dan negara-negara Arab lainnya. Perjalanan tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan sentralitas perjuangan Palestina kepada orang Arab dan Muslim, demikian dikutip dari Middle East Eye, Senin (2/6).

Langkah tersebut tampaknya mirip dengan perjalanan yang diselenggarakan Menlu tersebut ke Washington pada bulan-bulan awal perang Israel di Gaza, dalam upaya untuk menunjukkan front Arab yang bersatu dalam mendukung gencatan senjata. Hal itu juga tampaknya merupakan upaya untuk memberikan kredibilitas kepada PA sebagai alternatif bagi Hamas di Gaza, meski popularitas PA menurun di kalangan warga Palestina.

Seperti dilaporkan The Times Israel pada Jumat malam, Israel akan melarang kunjungan Pangeran Faisal bin Farhan dan delegasinya. Israel memiliki kendali atas perbatasan darat Tepi Barat yang diduduki dengan Yordania.

Jika Israel menindaklanjuti ancaman tersebut, hal itu dapat semakin memperburuk hubungan dengan Riyadh dan negara-negara regional lainnya. Sejak 2023, Arab Saudi telah menegaskan bahwa normalisasi hanya akan dilakukan dengan jalur yang jelas menuju negara Palestina yang merdeka.

Dubes Naif al-Sudairi pernah mengunjungi Palestina sebelumnya, ia tiba beberapa pekan sebelum Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023. Jauh sebelum itu, Raja Faisal berkunjung ke Palestina pada 1966 silam.

Menurut pejabat Hamas, serangan 7 Oktober itu memang dimaksudkan untuk menggagalkan pembicaraan normalisasi Arab Saudi-Israel.

Perlunya Pendirian Negara Palestina

Dengan Arab Saudi menjadi pemimpin de facto dunia Arab, negara kerajaan ini dapat menetapkan agenda dengan pengaruh yang hanya dimiliki oleh sedikit negara tetangganya. Normalisasi dengan israel kemungkinan akan menghancurkan tujuan berdirinya negara Palestina.

Pada awal tahun ini, Putra Mahkota Saudi, Mohammed bin Salman, menyebut perang Israel yang telah berlangsung selama 19 bulan di Gaza merupakan “genosida,” mengikuti penilaian PBB dan banyak organisasi hak asasi manusia, sejarawan dan pakar terkemuka lainnya.

Bulan depan, sebuah pertemuan di New York yang dipimpin Arab Saudi dan Prancis akan menguraikan perlunya mendirikan negara Palestina dan membangun kembali dukungan untuk konsep solusi dua negara, sebuah rencana yang diuraikan dalam Perjanjian Oslo 1993.

Beberapa negara Eropa baru-baru ini mengakui negara Palestina, termasuk Irlandia, Spanyol, dan Norwegia.

Israel membunuh lebih dari 54.000 warga Palestina di Gaza sejak Oktober 2023, namun beberapa pakar meyakini angka tersebut jauh di bawah jumlah sebenarnya.

Reporter Magang: Devina Faliza Rey