Twitter Tegaskan Donald Trump Akan Diblokir Selamanya Walaupun Dia Maju Capres Lagi

Twitter menyampaikan, Donald Trump akan dilarang selamanya walaupun dia mencalonkan diri lagi sebagai presiden.

"Saat dikeluarkan dari platform, ya Anda dikeluarkan dari platform," kata kepala keuangan Twitter, Ned Segal kepada Squawk Box CNBC.

"Apakah Anda seorang komentator, CFO, atau mantan atau pejabat publik saat ini," lanjutnya, dikutip dari The Independent, Kamis (11/2).

"Ingat kebijakan kami dirancang untuk memastikan bahwa orang tidak menghasut kekerasan. Dan jika ada yang melakukannya, kami harus menghapus mereka dari layanan. Dan kebijakan kami tidak mengizinkan orang untuk kembali."

Segal menegaskan aturan tersebut akan berlaku untuk pejabat publik yang diblokir dari layanan tersebut karena alasan yang mirip dengan Trump.

Twitter sebelumnya mengatakan Trump dikecualikan dari aturannya karena statusnya sebagai tokoh yang layak diberitakan dan pemegang jabatan publik. Tetapi komentar tersebut menunjukkan Trump tidak akan bisa kembali menggunakan platform tersebut bahkan jika dia kembali menjadi pejabat publik.

Tidak membuat perubahan signifikan bagi Twitter

Kepala eksekutif Twitter, Jack Dorsey, mengatakan larangan Trump tidak membuat perubahan signifikan pada pertumbuhan perusahaan.

"Kami adalah platform yang jelas jauh lebih besar daripada satu topik atau satu akun mana pun," katanya kepada investor.

Dia juga mengatakan, 80 persen pengguna situs itu berada di luar AS dan platformnya tidak hanya bergantung pada berita dan politik saja.

Twitter memblokir Trump setelah kerusuhan di Capitol atau Gedung Parlemen AS bulan lalu. Meskipun disebut pemblokiran itu permanen, ada pertanyaan apakah Trump akan diizinkan kembali menggunakan Twitter jika kembali mencalonkan diri pada 2024.

"Setelah meninjau secara cermat Tweet terbaru dari akun @realDonaldTrump dan konteks di sekitarnya - khususnya bagaimana mereka diterima dan ditafsirkan di dalam dan di luar Twitter - kami telah secara permanen menangguhkan akun tersebut karena risiko hasutan lebih lanjut untuk melakukan kekerasan," jelas Twitter's Safety bulan lalu, saat akun Trump dihapus.

"Kerangka kepentingan publik kami ada untuk memungkinkan publik mendengar dari pejabat terpilih dan pemimpin dunia secara langsung. Ini dibangun di atas prinsip bahwa rakyat memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban di tempat terbuka," lanjutnya.

"Namun, kami telah memperjelas selama bertahun-tahun bahwa akun-akun ini tidak sepenuhnya di atas aturan kami dan tidak dapat menggunakan Twitter untuk menghasut kekerasan."

"Kami akan terus bersikap transparan seputar kebijakan kami dan penegakannya."