Indonesia kembali berambisi jadi anggota tidak tetap DK PBB

Merdeka.com - Keinginan Indonesia untuk menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2019 hingga 2020 sangat tinggi. Promosi gencar dilakukan pemerintah, lewat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke beberapa negara untuk memilih Indonesia.

"Kita terus berkampanye. Kalau dilihat di berbagai forum dan media sosial, kita sudah pakai logo untuk dukung Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, di Jakarta, Kamis (23/3).

"Kita berjuang untuk mendapat dukungan seluas mungkin di setiap kesempatan seperti pertemuan bilateral dan forum multilateral lewat delegasi Indonesia dan pasti Menteri Luar Negeri juga," lanjutnya.

Pria akrab disapa Tata ini menyebutkan, Indonesia mempunyai modal untuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB selanjutnya, dan sudah diakui oleh banyak negara, termasuk anggota-anggota PBB.

"Ada modal untuk ke situ (anggota tidak tetap), karena kontribusi kita untuk membawa keamanan dan stabilitas juga perdamaian sangat besar," tuturnya.

Dia menjelaskan, peran aktif Indonesia terlihat dari pengiriman Pasukan Perdamaian PBB. "Seperti pada pasukan perdamaian kita yang aktif di PBB setiap tahunnya, itu buktinya kita kontribusi di global," ujarnya.

Dari dukungan yang dikumpulkan, Indonesia harus mendapat dukungan, paling tidak, sebanyak 130 negara. Peluncuran pencalonan anggota tidak tetap DK PBB ini resmi diluncurkan Indonesia saat Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, September 2016 lalu.

Pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 akan dilaksanakan pada Juni 2018. Indonesia bersaing dengan Maladewa untuk memperebutkan satu kursi yang dialokasikan bagi Kelompok Asia Pasifik. Sebelumnya, Indonesia sudah pernah tiga kali menjabat sebagai anggota tidak tetap DK PBB, yaitu pada tahun 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

Anggota DK PBB berjumlah 15 negara, terdiri dari 5 anggota tetap (AS, Inggris, Prancis, Rusia, Tiongkok) dan 10 anggota tidak tetap yang menjabat selama dua tahun.