Pemprov Jabar Serahkan Nota Keuangan RAPBD Jabar 2026, Target Pendapatan Rp28,78 Triliun
Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyerahkan nota keuangan RAPBD Jabar 2026 ke DPRD, menargetkan pendapatan Rp28,78 triliun dan belanja Rp28,49 triliun. Simak rinciannya!
Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) secara resmi menyampaikan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar. Penyerahan ini berlangsung dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Jabar Bandung pada Rabu malam, 5 November. Ini menjadi langkah awal penting dalam penyusunan anggaran daerah untuk tahun mendatang.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, bertindak sebagai perwakilan Pemprov Jabar dalam membacakan ikhtisar RAPBD Jabar 2026 tersebut. Penyampaian nota keuangan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 yang telah disepakati pada 31 Oktober 2025. Proses ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam merencanakan alokasi keuangan secara transparan.
Dalam ikhtisar yang disampaikan, RAPBD Jabar 2026 menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp28,78 triliun. Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp28,49 triliun. Angka-angka ini akan menjadi dasar bagi DPRD Jabar untuk melakukan pembahasan lebih lanjut. Diharapkan, anggaran yang disusun dapat mendukung berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat.
Rincian Target Pendapatan dan Belanja Daerah dalam RAPBD Jabar 2026
Erwan Setiawan merinci target pendapatan daerah sebesar Rp28,78 triliun dalam RAPBD Jabar 2026, yang terdiri dari beberapa komponen utama. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tulang punggung dengan target Rp18,85 triliun, mencerminkan potensi ekonomi lokal. Selain itu, Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat ditargetkan sebesar Rp9,90 triliun, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp23,86 miliar.
Di sisi pengeluaran, belanja daerah dalam RAPBD Jabar 2026 direncanakan mencapai Rp28,49 triliun. Alokasi terbesar adalah untuk Belanja Operasi sebesar Rp18,99 triliun, yang mencakup kegiatan rutin pemerintahan. Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp2,90 triliun untuk investasi pembangunan infrastruktur dan aset daerah.
Selain itu, RAPBD Jabar 2026 juga mengalokasikan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp251,51 miliar untuk mengantisipasi kejadian darurat atau tak terencana. Belanja Transfer, yang meliputi bantuan keuangan ke kabupaten/kota atau pihak lain, dialokasikan sebesar Rp6,34 triliun. Dengan rincian ini, terdapat selisih surplus antara pendapatan dan belanja daerah sebesar Rp285,99 miliar.
Proyeksi Pembiayaan Daerah dan Harapan Pembahasan RAPBD Jabar 2026
Dalam struktur RAPBD Jabar 2026, penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp380,82 miliar. Erwan Setiawan menjelaskan bahwa seluruh penerimaan pembiayaan ini bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan efisiensi pengelolaan anggaran pada periode sebelumnya yang menyisakan dana untuk dimanfaatkan di tahun berikutnya.
Sementara itu, pengeluaran pembiayaan pada RAPBD Jabar 2026 diproyeksikan mencapai Rp666,81 miliar. Angka ini terdiri dari Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp100 miliar yang kemungkinan akan dialokasikan untuk badan usaha milik daerah atau investasi strategis lainnya. Selain itu, terdapat pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp566,81 miliar, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban finansialnya.
Erwan Setiawan berharap nota keuangan RAPBD Jabar 2026 ini dapat segera dibahas lebih lanjut oleh DPRD Jabar dan disetujui sesuai ketentuan yang berlaku. "Semoga ini segera dibahas, dan dalam waktu yang singkat kita bisa tetapkan APBD 2026 ini supaya kita bisa secepatnya bekerja dengan baik. Dan saya berharap semua masyarakat mengawal nanti jalannya APBD tahun 2026," ujar Erwan seusai rapat paripurna.
Proses Pembahasan dan Pengawasan Anggaran oleh DPRD Jabar
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, menyatakan bahwa nota keuangan RAPBD Jabar 2026 yang disampaikan sudah cukup detail, fokus, dan mendalam. Meskipun demikian, dokumen ini akan tetap menjadi objek pembahasan intensif oleh DPRD Jabar sebagai bagian dari rangkaian pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Jabar 2026. Hal ini menunjukkan fungsi pengawasan legislatif yang kuat.
Iswara menjelaskan tahapan selanjutnya dalam proses pembahasan RAPBD Jabar 2026. "Setelah ini akan dibahas di komisi, fraksi, Badan Anggaran, dan tanggal 13 November kami akan memberikan tanggapan dari DPRD terkait nota keuangan ini," tutur Iswara, yang memimpin rapat paripurna tersebut. Proses ini melibatkan berbagai elemen DPRD untuk memastikan setiap aspek anggaran ditinjau secara cermat.
Keterlibatan aktif DPRD Jabar dalam menelaah RAPBD Jabar 2026 sangat penting untuk memastikan bahwa alokasi anggaran selaras dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Pengawasan ini diharapkan dapat menghasilkan APBD yang efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Masyarakat juga diharapkan turut serta dalam mengawal implementasi APBD 2026.
Sumber: AntaraNews