PDIP Desak Pemerintah Segera Pastikan PBI BPJS Kesehatan Tetap Aktif
Hal ini bertujuan agar kesepakatan antara DPR dan pemerintah mengenai pengaktifan kembali peserta selama masa transisi tiga bulan memiliki kepastian hukum.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP, Edy Wuryanto meminta pemerintah segera merevisi Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026 tentang penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Hal ini bertujuan agar kesepakatan antara DPR dan pemerintah mengenai pengaktifan kembali peserta selama masa transisi tiga bulan memiliki kepastian hukum.
Edy mengatakan, kesepakatan lisan dalam rapat belum memiliki kekuatan hukum (legal standing) tanpa regulasi resmi.
Tanpa revisi SK tersebut, ia khawatir pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang telah dinonaktifkan akan memicu persoalan administratif dan kendala pembiayaan di lapangan.
“Kesepakatan DPR dalam pertemuan dengan pemerintah itu belum menjadi legal standing. Sebanyak 11 juta peserta yang dinonaktifkan ini harus diaktifkan kembali selama tiga bulan ke depan dan memperoleh pembiayaan, bukan hanya mereka yang menderita penyakit kronis atau katastrofik saja,” kata Edy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/2).
"Ini (Kasus Penonaktifan peserta PBI JK) sumber kegaduhan dan ini dari dulu gak pernah selesai," sambungnya.
Tak Ada Surat, Pihak RS Sulit Layani
Politisi Fraksi PDIP ini menegaskan, jika tidak ada surat resmi pengaktifan kembali, pihak rumah sakit berpotensi mengalami kesulitan saat proses klaim pembiayaan.
Hal ini dinilai dapat merugikan fasilitas kesehatan yang tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“SK Mensos Nomor 3 Tahun 2026 menyatakan nonaktif, maka untuk tiga bulan ke depan Mensos harus mengeluarkan surat pengaktifan kembali agar layanan tersebut bisa dibiayai negara,” tegasnya.
Edy menekankan, kesepakatan masa transisi ini mencakup seluruh peserta PBI yang dinonaktifkan, yakni sekitar 11 juta orang.
Ia mendesak pemerintah untuk menjamin seluruh peserta tersebut tetap mendapatkan layanan kesehatan dengan jaminan pembiayaan dari negara.
“Jadi, selama tiga bulan layanan kesehatan harus tetap diberikan dan PBI dibayar pemerintah. Ini menyangkut 11 juta orang, semuanya, bukan hanya yang sakit kronis,” pungkasnya.