Soal bela negara, Ketua DPR bakal minta penjelasan Menko Polhukam
Merdeka.com - Ketua DPR Setya Novanto berharap Kementerian Pertahanan tak terburu-buru merealisasikan wacana bela negara yang ditargetkan meraup 100 juta rakyat yang mau ikut dalam program tersebut. Sebelum menyatakan mendukung, dia justru ingin terlebih dahulu mendengar penjelasan dari Menko Polhukam Luhut Panjaitan.
"Bela negara yang berkaitan wajib militer jangan terburu-buru. Berikan suatu penilaian tentu kita dengarkan dulu Pak Luhut dan kita undang Pak Luhut hari Jumat untuk menyampaikan langsung apa yang dimaksud apa benar ada hal yang berkaitan dengan wajib militer?" kata Novanto di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/10).
Lebih jauh, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu belum menjelaskan secara gamblang tentang konsep dan anggaran dari program bela negara ini. Sebab itu, dia kembali ingin meminta penjelasan dari Luhut Panjaitan.
"Tentu kalau tujuannya baik menyangkut patriotisme dedikasi sebuah negara kalau tujuannya baik tentu kita akan lihat konsep, anggaran. Tapi masalah itu kemarin saya ketemu Pak Luhut siang kemarin itu saya belum bicarakan masalah ini. Untuk itu kita dengarkan penjelasan hari Jumat," katanya.
Politikus Golkar ini menjelaskan, pertemuan dengan Luhut Panjaitan nantinya juga akan meminta penjelasan yang rinci terkait anggaran. Sebab, dikabarkan program bela negara ini akan memakan anggaran yang fantastis.
"Saya yakin Pak Luhut belum sampai rincikan lebih jauh dan biasanya kalau punya pemikiran harusnya sampaikan kemarin. Makanya kita tunggu atau tanya langsung ke Pak Luhut karena saya yakin belum dibicarakan begitu jauh," tandasnya.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan membentuk 4.500 kader Pembina Bela Negara di 45 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Ditargetkan ada 100 juta rakyat yang mau ikut dalam program ini.
"Dalam pertahanan negara, faktor jumlah penduduk potensial untuk pembelaan negara masih menjadi salah satu perhitungan utama. Indonesia yang punya populasi 250 juta memiliki 100 juta penduduk yang potensial untuk melibatkan dalam pembelaan negara sebagai kader militan," kata Menteri Pertahanan Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu saat jumpa pers di Kantornya, Senin (12/10).
Penyelenggaraan pembentukan Kader Pembina Bela Negara akan dibuka secara serentak pada Senin (19/10) pekan depan. Menurut mantan Kepala Staf Angkatan Darat, program Bela Negara berkelanjutan hingga tahun 2025 mendatang untuk mempunyai kader Bela Negara.
Dia mengharapkan pada tahun 2016 dapat diselenggarakan oleh Pemda yang bekerjasama dengan TNI dan Polri. Namun, pemerintah bungkam perihal dana yang dipakai untuk melaksanakan program ini.
Dalam program ini, lanjut dia, para masyarakat sipil yang ikut akan dilatih selama sebulan. Usai mendapat latihan, mereka akan mendapat sebuah kartu anggota Bela Negara. Sayangnya, kartu itu tidak mempunyai nilai khusus bagi warga yang pernah mengikuti pelatihan Bela Negara.
"Kami mengajak komponen bangsa untuk berperan aktif mengikuti pembentukan kader negara. Kader yang dibentuk untuk mewujudkan Indonesia yang kuat di tengah kompleksitas berbagai bentuk ancaman nyata. Bela Negara bukan wajib militer namun sebagai perwujudan hak dan kewajiban negara yang perlu disiapkan," ujar dia.
Dia menambahkan, maksimal umur yang boleh mengikuti yaitu di bawah 50 tahun. Tempat-tempat kader Bela Negara di Rindam, Kodam, Korem dan lain sebagainya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Janji Jaga Situasi Pemilu 2024 Tetap Kondusif
Hadi bertekad menjaga situasi kondusif tanpa gangguan apapun hingga pelaksanaan Pemilu 2024 tuntas.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam: Perlu Hati-hati Menangani Konflik Laut China Selatan
"Perlu kehati-hatian dalam menangani konflik dan menyikapi dinamika situasi yang berkembang," kata Menko Polhukam
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Ungkap Tidak Ada Gejolak Massa Jelang KPU Rampungkan Rekapitulasi Pemilu 2024
KPU paling lambat menyelesaikan rekapitulasi 35 hari setelah pemungutan suara dimulai.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menko Polhukam Sebut 1.900 Mahasiswa Terindikasi Korban TPPO di Jerman
Kemenko Polhukam berencana berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengurai persoalan itu.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Hadi Tjahjanto Klaim Situasi di Indonesia Kondusif Pascapemungutan Suara
Hadi berharap situasi kondusif terus terjaga hingga pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI yang baru.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP: Pergerakan Tokoh Intelektual Cermin Buruknya Demokrasi
Mundurnya Mahfud MD dari jabatan Menko Polhukam disambut kuat oleh gerakan pro demokrasi.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaJokowi Teken Keppres Pemberhentian Mahfud Md dari Jabatan Menko Polhukam
Presiden Jokowi telah menandatangani Keppres tentang pemberhentian dengan hormat Mahfud Md dari jabatan Menko Polhukam.
Baca SelengkapnyaMenko PMK Jelaskan Maksud di Balik Kunjungan Kerja Jokowi Sekaligus Bagikan Bansos di Daerah
Muhadjir menjelaskan presiden juga mengundang masyarakat untuk bertemu dan berdialog.
Baca Selengkapnya