Minta jatah 5 menteri, PDIP coba goyang Rini dan Andi Widjajanto

Ketika mengikuti acara buka bersama di rumah dinas Ketua DPR Setya Novanto, ada yang beda terlihat dari raut wajah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Raut wajah dan gerak tubuhnya nampak kurang nyaman saat ditanya soal reshuffle kabinet. Presiden Jokowi meminta semua pihak termasuk awak media tidak mengganggu kerja para menterinya. Dia meminta semua pihak tak membuat gaduh dengan mengembuskan isu perombakan di kabinet kerja."Jangan ganggu menteri yang baru bekerja, jangan buat gaduh," kata Jokowi dengan ekspresi tegang usai buka bersama di rumah dinas Ketua DPR Setya Novanto di Widya Candra, Jakarta Selatan, Selasa (23/6).Jokowi meminta para awak media berhenti membuat gaduh dengan bertanya soal rapor menteri yang menjadi pembantu presiden. Menurut dia, mengenai nilai kinerja para menteri hanya dirinyalah yang tahu."Ya kamu jangan buat gaduh. Rapor menteri hanya presiden yang tahu," kata Jokowi.

Jawaban mantan Gubernur DKI Jakarta ini sontak membuat kaget sejumlah kalangan. Sebab, beberapa pekan sebelumnya, Jokowi meminta laporan kinerja para menterinya sebagai bahan evaluasi.Jokowi mengaku telah mengantongi penilaian kinerja di kabinetnya. Ada sejumlah menteri yang memiliki rapor merah dan disebut-sebut masuk bursa reshuffle. Reshuffle kabinet dikabarkan bakal dilakukan usai lebaran Idul Fitri ini. Namun, Presiden Jokowi tak bergeming untuk menjelaskannya."Habis lebaran kita maaf-maafan," tutup Jokowi.

Padahal, partai pengusung Jokowi dalam Pilpres lalu, terang-terangan membeberkan bakal ada perombakan kabinet kerja. Tak tanggung-tanggung, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Ahmad Basarah mengatakan, penambahan jatah menteri ini upaya memperkuat dukungan politik dan meningkatkan kinerja pemerintah."Kami menginginkan agar Pak Jokowi pertimbangkan untuk menggunakan hak prerogatifnya memberikan ruang lebih banyak lagi bagi kader PDI-P untuk bantu beliau di kursi pemerintahan ini," kata Basarah, Senin (22/6).Ketua Fraksi PDI-P di MPR itu, mengungkapkan, keberadaan menteri dari kalangan profesional tidak menjamin mulusnya roda pemerintahan. Pernyataan ini dilontarkannya menanggapi kritik terhadap pemerintahan Jokowi yang telah berjalan sekitar delapan bulan, khususnya pada kinerja menteri-menteri di bidang ekonomi yang didominasi oleh kalangan profesional non partai politik.

Oleh karena itu, kata Basarah, sangat tidak relevan ketika kalangan profesional dari partai politik dianggap tidak mumpuni masuk dalam pemerintahan. Dia menilai, sejatinya, pemerintahan memerlukan dukungan politik sehingga sangat perlu mengakomodasi menteri dari partai politik dengan seleksi yang ketat.Saat ditanya berapa kursi tambahan yang diminta PDI-P dalam postur kabinet jika Jokowi melakukan reshuffle, Basarah menyebut kondisinya bisa sangat dinamis. Namun, dia menganggap jumlah ideal kursi menteri untuk PDI-P adalah empat kursi yang ada saat ini ditambah lima kursi."Lima kader PDI-P harus masuk lengkapi jumlah yang ada sekarang, jadi sembilan jumlahnya," kata Basarah.Bahkan, politikus PDIP Masinton Pasaribu menyebut ada kemungkinan besar Menteri BUMN Rini Soemarno dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto yang akan diutamakan oleh Presiden Joko Widodo ditendang dari Kabinet Kerja. Menurut dia, keduanya memang dikenal memiliki kinerja yang buruk selama menjabat."Denger-denger info ya. Cuma sliweran belum terkonfirmasi. Memang Rini dan Andi dianggap kinerjanya buruk dan kemudian tidak menopang program nawa cita Presiden," kata Masinton saat dihubungi, Jumat (26/6).

Walaupun belum secara pasti keduanya yang akan direshuffle, namun Masinton memiliki alasan yang kuat kenapa keduanya memang pantas didepak. Salah satunya, Rini Soemarno, kata dia, tidak becus dalam mengelola BUMN lewat Penyertaan Modal Negara (PMN) yang menyebabkan Pertamina mengalami kerugian.Untuk Andi, lanjut dia, lebih parah tak becus sebagai menteri. Bahkan, ia menilai beberapa kali hal yang dilakukan oleh Andi Widjajanto selama ini justru membuat Presiden celaka. Ia mencontohkan Peraturan Presiden tentang kenaikan tunjangan mobil pejabat yang saat itu menjadi polemik.Atas hal ini pula, Anggota Komisi III DPR ini menjagokan yang menggantikan Rini adalah Politikus Senior PDIP Pramono Anung. Sementara, untuk pengganti Andi Widjajanto, dia menilai Wasekjen PDIP Ahmad Basarah layak menggantikannya."Mas Pram saya rasa di BUMN pas. Dilihat dari pengalaman beliau sebagai pimpinan DPR. Basarah Seskab lebih pas. Pengalaman kompetensi beliau memimpin fraksi di MPR, pengalaman beliau di DPR. Memudahkan komunikasi juga dari partai terhadap Presiden, bukan hanya dengan PDIP tapi juga dengan parpol lainnya. Kalau dibandingkan dengan Andi jauh sekali," tegasnya. Namun, politikus senior PDIP Pramono Anung membantah PDIP meminta tambahan lima menteri apabila reshuffle kabinet dilakukan. Dia menegaskan pernyataan Wasekjen Ahmad Basarah hanya sebatas pandangan pribadi bukan pandangan resmi partainya."Yang pertama secara formal PDIP tidak pernah minta lima. Ada satu anggota berpandangan seperti itu dalam demokrasi sah-sah saja. Sikap resmi partai akan disampaikan oleh Ketum dan Sekjen," kata Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/6).Pramono mengatakan, Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri intens melakukan pertemuan membahas pemerintahan. Namun, dia membantah dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan penambahan bagi lima kader PDIP duduk di kabinet kerja."Secara rutin Jokowi-JK lakukan komunikasi dengan Megawati, bagaimanapun sistem politik itu dilakukan. Saya belum pernah dengar sama sekali permintaan itu dalam pertemuan itu," ujarnya.Lalu siapakah menteri yang bakal di-reshuffle? Kita tunggu saja...