Merdeka.com - Industri properti khususnya perumahan terus menggeliat sejak awal tahun hingga saat ini. Bahkan pada kuartal kedua tahun ini, angka penjualan perumahan mengalami kenaikan yang signifikan.

Kenaikan tersebut tidak terlepas dari relaksasi aturan pajak pertambahan nilai (PPN) yang dikeluarkan pemerintah. Seperti diketahui pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21/PMK/010/2021.

Dalam aturan itu, pemerintah memberikan insentif PPN untuk rumah tapak dan rumah susun dengan harga maksimal Rp5 miliar. Insentif itu berlaku enam bulan, mulai dari 1 Maret hingga 31 Agustus 2021.

Syarat insentif tersebut harus merupakan rumah baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni pada periode pemberian insentif. 100 persen PPN akan ditanggung pemerintah untuk rumah dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar. Sedangkan untuk rumah dengan harga lebih dari Rp2 miliar sampai dengan Rp5 miliar, pemerintah akan menanggung 50 persen PPN.

Berdasarkan catatan RealEstate Indonesia (REI) kenaikan penjualan rumah mencapai 15 persen pada kuartal I/2021. Kenaikan diprediksi lebih besar lagi pada kuartal II/2021 seiring dengan mulai pulihnya ekonomi nasional. Dengan positifnya dampak relaksasi PPN terhadap penjualan rumah, DPP REI meminta kepada pemerintah untuk memperpanjang aturan relaksasi PPN tersebut.

Direktur Utama Bank BTN, Haru Koesmahargyo mengakui insentif PPN yang telah diberikan pemerintah kepada industri properti telah mendorong minat masyarakat memiliki rumah kembali tinggi. Hal ini terlihat dari pengajuan KPR yang masuk ke Bank BTN pada kuartal I/2021 mengalami kenaikan signifikan.

Pada kuartal I/2021 Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi Bank BTN tercatat naik 9,04 persen yoy menjadi Rp122,96 triliun. KPR Non-subsidi juga mulai menunjukkan peningkatan tipis di level 0,2 persen yoy menjadi Rp80,15 triliun pada akhir Maret 2021. Secara total, pertumbuhan kredit di segmen perumahan tumbuh sebesar 3,23 persen yoy menjadi Rp236,57 triliun.

Haru optimistis pada kuartal kedua tahun ini, angka penyaluran KPR Bank BTN akan naik signifikan yang salah satunya didorong oleh relaksasi aturan PPN bagi industri perumahan. Untuk itu Haru mendukung langkah REI yang meminta perpanjangan aturan insentif PPN.

"Industri perumahan telah membuktikan menjadi salah satu sektor yang membantu pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah sudah sangat membantu sektor perumahan dalam bangkit kembali dengan berbagai insentif yang dikucurkan," ujar Haru di Jakarta, Senin (14/6).

Menurut Haru, meski pemulihan ekonomi nasional sudah berjalan on the right track, namun berbagai insentif yang diberikan pemerintah masih perlu diteruskan, agar masyarakat yang belum memiliki rumah bisa menikmati insentif PPN. Perpanjangan relaksasi PPN diyakini bakal lebih mendorong minat masyarakat untuk membeli rumah.

"Kita mendukung permintaan REI untuk memperpanjang insentif PPN karena memang PPN itu bisa dimanfaatkan jika transaksi terjadi. Jadi kalau itu bisa diperpanjang sangat membantu meningkatkan demand," tegas Haru.

Dia mengungkapkan, adanya relaksasi aturan PPN ini telah berdampak positif bagi penyaluran pembiayaan BTN. "Ini (insentif PPN) salah satu yang menarik bagi para pembeli, apalagi waktunya bisa diperpanjang sampai akhir tahun ini itu akan membantu," katanya.

Wamen BUMN

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansury mengungkapkan, sektor properti atau perumahan merupakan salah satu sektor yang diharapkan bisa menciptakan tingkat multplier effect yang sangat tinggi. Karena satu rupiah yang diinvestasikan di sektor perumahan dapat membantu menciptakan dampak ekonomi lebih dari 2,15 kalinya.

"Tidak hanya itu perkembangan sektor properti atau perumahan dapat memberikan adanya tambahan penghasilan bagi para pengusaha, pekerja disektor-sektor tersebut lebih dari pada jumlah yang diivestasikan di sektor tersebut," jelas Pahala.

Untuk itu, dia monegasken, sektor properti merupakan salah satu upaya efektif untuk bisa membantu pemulihan ekonomi nasional. Di tahun 2020 lalu atau di awal pandemi Covid-19, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengalokasikan dana yang cukup besar untuk bisa mendorong sektor perumahan karena sadar bahwa sektor perumahan, termasuk juga subisidi pada sektor perumahan akan bisa meningkatkan jumlah pekerja yang bisa di pekerjakan dan salah satu sektor yang bisa menghasilkan multplier effect ke sektor-sektor lainnya.

"Itu sebabnya di tahun 2020 di tengah pandemi dan ekonomi menurun, sektor properti perumahan justru masih mengalami pertumbuhan, itu salah satu indikator bahwa sektor properti perumahan bisa menjadi salah satu sektor andalan untuk bisa mendorong sektor-sektor lainnya," katanya.

Wakil Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, perhatian pemerintah pusat sangat luar biasa terhadap sektor properti mulai dari memberikan kuota KPR subsidi, relaksasi aturan uang muka dari Bank Indonesia serta relaksasi pajak pertambahan nilai (PPN). Sekarang saatnya pemerintah daerah (Pemda) juga memberikan perhatian yang sama dengan pemerintah pusat seperti memberikan relaksasi kemudahan regulasi perizinan.

"Jadi upaya menurunkan harga rumah supaya lebih murah dan terjangkau sudah dilakukan. Jadi di pusat usaha dan perhatiannya sudah luar biasa. Sementara di daerah memang ada beberapa pekerjaan rumah dari pemda. Menurut kami Perlu ada relaksasi perizinan," ujar Nixon.

Menurut Nixon, dengan berbagai relaksasi yang dilakukan pemerintah pusat, bank sentral dan juga Pemda, maka harga jual rumah bisa ditekan, sehingga bisa lebih murah. Dengan harga rumah lebih murah, akan membuat demand atau permintaan rumah di masyarakat meningkat.

"Kalau harga jualnya turun maka yang diuntungkan konsumen. Ini akan meningkatkan demand terhadap rumah yang ujungnya bisa mendongkrak pertumbuhan sektor properti. Kalau sektor properti tumbuh maka akan menyumbangkan juga pada pertumbuhan ekonomi nasional yang cukup signifikan," jelasnya.

Untuk mengantisipasi peningkatan demand yang tinggi tersebut, Nixon mengaku BTN telah menyiapkan bisnis proses yang lebih cepat. Selain itu tahun ini BTN menambah kapasitas pembiayaan hingga mencapai 300.000. "Kita sedang mendata bersama pengembang mana yang bisa segera diakadkan. Kita juga rajin turun ke bawah menyerap aspirasi pengembang apa yang bisa kita bantu," tuturnya.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6.com