Subsidi Tak Lagi Asal, Bahlil-BPS Bereskan Data Penerima BBM, Listrik, dan LPG 3 Kg

Kerja sama lintas sektor ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola subsidi energi.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan akurasi DTSEN sangat krusial dalam menentukan ketepatan intervensi pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.

Kementerian ESDM dan BPS teken MoU finalisasi Data Penerima Subsidi Energi, menjanjikan akurasi data untuk kebijakan satu data nasional. Apa implikasinya bagi masyarakat?

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya peran BPS dalam menjaga akurasi dan transparansi data yang disajikan kepada publik.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sempat menyoroti realisasi pemakaian anggaran subsidi untuk beberapa barang seperti BBM (Bahan Bakar Minyak) hingga elpiji 3 Kg.

Bahlil mengatakan saat ini pemerintah tengah berusaha memastikan subsidi BBM tepat sasaran.

BPS sedang menyusun database penduduk Indonesia yang mencakup informasi mengenai tingkat kemiskinan dan sebagainya.

Guna mengoptimalkan dan mengakselerasi kajian itu, dirinya diberikan amanat oleh Presiden Prabowo sebagai Ketua Tim Khusus Subsidi.

Bahlil enggan mengungkapkan apakah ada pembahasan reshuffle kabinet dengan Prabowo. Dia mengatakan ada beberapa hal yang tak bisa disampaikan kepada publik.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan harga LPG 5,5 kg dan 12 kg bisa turun lagi jika harga di pasar global stabil.

Mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022, yang merupakan perubahan atas Kepmen ESDM Nomor 62 K/12/MEM/2020.

Bahlil melapor ke Prabowo soal evaluasi IUP tambang di kawasan hutan. Pemerintah siap mencabut izin bermasalah sesuai arahan Presiden.

Indonesia berhasil menjalin kesepakatan untuk membeli minyak dari Rusia.

Dia menekankan bahwa Indonesia menerapkan politik bebas aktif, termasuk di sektor ekonomi.

Misbakhun, menyebut ada sejumlah analis ekonomi meragukan angka ekonomi Indonesia yang tumbuh mencapai 5,61 persen pada kuartal I tahun 2026.

BPS sedang membuka kesempatan bagi Mitra Statistik 2026 untuk membantu pelaksanaan Sensus Ekonomi.

Pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terus mendorong pembaruan data kemiskinan agar program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat dapat benar-benar tepat sasaran dan efektif dalam mengentaskan kemiskinan.

Lebih dari seribu Warga Solok tolak bansos secara sukarela karena merasa sudah mandiri. Ini menjadi indikator keberhasilan program transparansi data bantuan sosial di Kabupaten Solok.

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menambah 470.000 keluarga baru sebagai penerima Pembaruan Data Bantuan Sosial di kuartal kedua 2026, menyusul pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN).

Provinsi Aceh mencatatkan capaian gemilang dalam Indeks Demokrasi Aceh 2025, menjadi yang terbaik di Sumatera dan peringkat ketujuh nasional, menunjukkan kemajuan signifikan.