Merdeka.com - Bank Dunia menilai bahwa urbanisasi berpotensi menjadi pendorong utama kesejahteraan dan inklusivitas di Indonesia. Namun, untuk mencapai potensinya perlu dilakukan reformasi kelembagaan yang berani.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyebut bahwa urbanisasi di Indonesia dan Asia Tenggara secara keseluruhan masih kurang teratur. Berbeda dengan urbanisasi di China yang dinilai sukses. Menurut dia, urbanisasi di negeri tirai bambu tersebut lebih terintegrasi dan terpusat sehingga dalam prosesnya menjadi bisa lebih terstruktur.

Di China, warga yang pindah dari desa ke kota turut menyumbang dalam roda perekonomian kota tersebut. Tidak hanya menambah kepadatan populasi saja melainkan ada nilai tambahnya dari segi ekonomi.

"Untuk Indonesia 1 persen penduduk yang tinggal di urban hanya meningkatkan 1,4 persen produk domestik bruto (PDB), lebih kecil dibandingkan negara berkembang di Asia Tenggara lainnya di mana 1 persen populasi yang tinggal di perkotaan meningkatkan 2,7 persen peningkatan PDB," kata dia dalam acara peluncuran laporan Bank Dunia di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis (3/10).

Menurut laporan Bank Dunia yang diluncurkan hari ini, kota-kota di Indonesia membutuhkan manajemen yang lebih baik dan pembiayaan yang cukup. lni berarti memperbanyak pilihan pembiayaan infrastruktur dan layanan dasar, meningkatkan koordinasi pemerintah di berbagai tingkat dan sektor dan di dalam sebuah kawasan metropolitan yang sama, serta membangun kapasitas pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan kota dengan lebih baik.

Dengan adanya pemindahan Ibu Kota Negara dan Jakarta sebagai pusat bisnis seutuhnya, dia berharap dapat meningkatkan PDB lebih dari 1,4 persen

"Seperti ada ibu kota baru di Kalimantan, mudah-mudahan dengan perencanaannya manfaat peningkatan PDB-nya bisa lebih baik dari ini," ujarnya.

Kota-kota di indonesia juga menghadapi tantangan agar dapat menjadi tempat tinggal yang nyaman akibat kemacetan lalu lintas, polusi, kurangnya perumahan yang terjangkau, dan terbatasnya layanan dasar. Selain itu, meski urbanisasi telah memberi kontribusi penting bagi peningkatan standar kehidupan secara keseluruhan, manfaatnya belum dirasakan secara merata.

Laporan Time to ACT: Realizing Indonesia's Urban Potential berpendapat bahwa kemampuan Indonesia untuk merealisasikan potensi penuh urbanisasi akan bergantung pada pengelolaan 'kekuatan kemacetan" yang lebih baik. Hal ini timbul akibat bertambahnya tekanan penduduk kota pada infrastruktur, layanan dasar, tanah, perumahan, dan lingkungan.

Laporan Ini Mengusulkan Tiga Prinsip Kebijakan Dasar

Augment: Memperluas cakupan dan meningkatkan mutu layanan dasar serta infrastruktur untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan peluang yang setara, dan mengurangi ketimpangan modal manusia.

Connect : Menghubungkan orang dengan pekerjaan dan layanan dasar di dalam kota, serta menghubungkan kawasan perkotaan yang memiliki ukuran yang berbeda satu sama Iain, juga dengan daerah pedesaan di sekitarnya, dan dengan pasar internasional.

Target : Menarget tempat dan orang yang tertinggal dalam proses urbanisasi agar manfaat kemakmuran urbanisasi mereka rasakan dan perkotaan layak huni bagi semua orang.

Laporan ini memberi cara baru mengklasifikasi berbagai jenis perkotaan dan pedesaan di Indonesia. Dengan menggunakan berbagai sumber data. laporan melihat bagaimana urbanisasi di Indonesia telah menghasilkan tiga capaian utama: kesejahteraan. inklusivitas. dan hidup nyaman.

Pembuatan laporan ini didukung Swiss State Secretariat for Economic Affairs melalui Indonesia Sustainable Urbanization Multi-Donor Trust Fund, serta pemerintah Australia melalui dana perwalian Local Solutions to Poverty dan Partnership for Knowledge Based Poverty Reduction.