Menko Zulhas: CPO Indonesia Dibeli Rp15.000, Negara Tetangga Jual Rp27.000

Menko Pangan Zulkifli Hasan mendorong agar Indonesia mengekspor crude palm oil (CPO) langsung ke negara pembeli akhir tanpa melalui perantara. Langkah ini disebut untuk meningkatkan nilai jual dan memberi keuntungan lebih besar bagi Indonesia, dilansir dari Antara.

Ia menilai pola perdagangan sejumlah komoditas strategis nasional selama ini, seperti kelapa sawit, nikel, dan timah, belum memberikan hasil optimal karena sebagian ekspor masih harus melewati negara tetangga sebelum mencapai pasar tujuan.

"Kita ingin negara maju, berdaulat. Saya kadang kesal juga. Indonesia produksi CPO terbesar, nikel, timah terbesar, tapi ekspornya lewat negara tetangga," kata Zulkifli, dilansir dari Antara, Rabu (4/11/2026).

Contohnya, pada perdagangan CPO, ia menyebut ada selisih harga yang lebar antara nilai jual Indonesia ke negara tetangga dan harga di pasar tujuan berikutnya.

"Harga CPO Rp 27.000, kita jual ke tetangga Rp 15.000. Berarti kita rugi Rp 13.000. Bertahun-tahun. Kita tidak mau lagi masa bodoh terus. Kita ingin ekspor langsung," ujarnya.

Menurut Zulkifli, persoalan ini bukan sekadar urusan jual beli, melainkan menyangkut kendali Indonesia atas rantai distribusi dan upaya meraih nilai tambah dari sumber daya alam sendiri.

Ia juga menyinggung sederet isu yang dinilainya kerap merugikan Indonesia, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), antrean bahan bakar minyak (BBM) di Bali, hingga tekanan terhadap pasar keuangan domestik.

"Kalau ada apa-apa, kita Indonesia, yang rugi," katanya.

Soroti MSCI di Tengah Isu Ekspor CPO

Menko Zulkifli turut menyinggung sorotan terhadap pasar modal Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Ia mengaitkan tekanan tersebut dengan tantangan Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kedaulatan nasional.

Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan pentingnya memahami Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya Pasal 33 yang mengamanatkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain isu perdagangan komoditas, Zulkifli juga menyoroti ketahanan pangan yang masih menghadapi ketergantungan impor untuk sejumlah komoditas seperti beras, gandum, gula, kedelai, dan garam.

Menurutnya, kondisi ini perlu dijawab dengan meningkatkan produktivitas petani, peternak, dan nelayan melalui mekanisasi, pemanfaatan teknologi, serta perbaikan manajemen produksi.

"Kalau rakyat kita tergantung bantuan terus, dana tunai, tidak mungkin Indonesia maju. Kita harus melatih, memberi kesempatan, memberi peluang agar rakyat produktif," katanya.