Pangkas Ekspor Gas ke Singapura, Bahlil: Jangan Ajari Indonesia Menghargai Kontrak

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memberikan respons tegas menanggapi reaksi negara tetangga terkait kebijakan pemangkasan ekspor gas pipa asal Indonesia sebesar 31 BBTUD. Bahlil menegaskan bahwa langkah penyesuaian volume pasokan tersebut dilakukan secara sah, tidak melanggar kontrak, dan diambil demi memprioritaskan kebutuhan energi domestik.

"31 BBTUD yang kita potong sebagian itu masih dalam batas kontrak minimum. Batas kontrak minimum kita itu sekitar 91 sampai 92 persen, dan kita baru [memotong] sekitar 8 persen. Terkecuali kita potong 90 persen, itu baru kita melanggar kontrak," tegas Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta (26/10/2026).

Pemotongan Volume Ekspor Gas Masih Di Bawah Batas Kontrak Minimum

Menurut Bahlil, total volume ekspor gas pipa Indonesia ke negara mitra tersebut mencapai 409,55 BBTUD yang bersumber dari Laut Natuna dan Sumatra. Dengan demikian, pemotongan sebesar 31 BBTUD sejatinya hanya mencakup sekitar 8 persen dari total pasokan pipa Indonesia atau setara sekitar 2 persen dari total kebutuhan konsumsi gas di negara Singapura. Selain gas pipa, Indonesia selama ini juga menyuplai gas alam cair (LNG) dalam jumlah besar, yakni mencapai sekitar 146 kargo.

Lebih lanjut, ia menyinggung filosofi hubungan bilateral sesama anggota ASEAN yang berlandaskan semangat saling menghargai dan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Menurutnya, harga gas yang dipasok Indonesia pun terhitung sangat kompetitif dan ekonomis, yakni tetap berada di bawah rata-rata 20 dolar AS per BBTUD kendati harga minyak mentah acuan dunia sedang mengalami lonjakan.

"Jangan ajari kami, khususnya Kementerian ESDM, tentang menghargai kontrak. Saya paham betul tentang kontrak. Jangan di saat bersamaan kalian minta dihargai, tapi sedang mengolok-olok negara lain. Jadi harus equal treatment," ujar Bahlil.