Cegah Kemacetan Barang, Ekosistem Logistik Darat Diperkuat

Peningkatan kapasitas pelabuhan peti kemas tidak akan berdampak maksimal jika tidak diimbangi penguatan simpul logistik di sisi darat. Tanpa keselarasan tersebut, efisiensi yang tercipta dari percepatan bongkar muat di dermaga hanya akan memindahkan titik kemacetan (bottleneck) ke rantai distribusi berikutnya.

Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM, Prof. Kuncoro Harto Widodo, menekankan bahwa pertumbuhan arus peti kemas nasional dalam lima tahun terakhir wajib diimbangi dengan penguatan seluruh ekosistem logistik secara menyeluruh.

"Hambatan pada satu simpul akan berdampak pada simpul lainnya," ujar Kuncoro dikutip Kamis (24/9)

Menurut Kuncoro, penguatan ini tidak sebatas pada pembangunan fisik, melainkan integrasi data, kapasitas SDM, serta dukungan regulasi. Ia mendorong optimalisasi National Logistics Ecosystem (NLE) agar aliran informasi berjalan seirama atau bahkan mendahului pergerakan fisik barang.

"Yang diidealkan itu aliran informasi mestinya setiap saat bahkan kalau bisa mendahului aliran barang,” katanya.

Selain NLE, Kuncoro menilai penguatan moda angkutan barang berbasis kereta api perlu dipacu sebagai jalur alternatif ke pelabuhan, sekaligus menekan persoalan kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) di jalan raya.

Pandangan serupa diutarakan praktisi kepelabuhanan dari ITL Trisakti, Wahyono Bimarso. Ia menilai produktivitas terminal peti kemas Indonesia sebenarnya sudah berstandar internasional. Masalah utama justru bermula saat kontainer melintasi gerbang pelabuhan.

"Terminal peti kemas kita sebenarnya sudah berstandar internasional. Persoalan utama justru muncul setelah kontainer keluar dari pelabuhan. Kecepatan bongkar muat tidak akan berdampak maksimal apabila depo, gudang, jalan, dan sistem distribusi di sisi darat tidak berkembang dengan kecepatan yang sama,” ujar Wahyono.

Kaprodi Teknik Kelautan ITL Trisakti ini mengambil contoh kondisi di Merauke, di mana peralatan pelabuhan sudah memadai tetapi minim pendukung di area belakang.

"Pelabuhannya sudah bagus, peralatannya lengkap, tetapi dari sana belum ada lapangan penumpukan atau gudang di belakang pelabuhan," tuturnya.

Dinamika Jalur Pelayaran dan Operasional Truk

Dari kacamata pelaku pelayaran, Ketua DPC INSA Semarang, Hari Ratmoko, mengakui peningkatan produktivitas terminal sangat vital untuk menekan turnaround time kapal.

"Semakin lancar bongkar muat, maka akan semakin efisien dan efektif waktunya dan shipping line akan senang. Waktu sandar di Pelabuhan Tanjung Emas cepat, bongkar cepat, memuat cepat dan bisa menuju ke pelabuhan berikutnya sesuai schedule,' jelas Hari.

Hari menegaskan keberadaan depo kontainer di luar pelabuhan sangat krusial sebagai penyangga (buffer) saat yardpelabuhan padat. 'Depo kontainer itu cukup punya peran penting dalam supply chain," tambahnya.

Dari sisi angkutan darat, Ketua DPC Aptrindo Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Supriyono, menyampaikan perputaran truk pada awal semester II 2026 relatif lancar karena yard pelabuhan tidak sepadat awal tahun.

"Sekarang sudah lancar untuk perputaran truk di Pelabuhan Tanjung Emas. Tidak ada kendala lagi karena kondisi yard di pelabuhan juga tidak sepadat di awal-awal tahun," kata Supriyono.

Kendati demikian, ia menyoroti perlunya optimalisasi Terminal Booking System (TBS), penyesuaian jadwal kapal, serta dorongan agar depo kontainer di Semarang beroperasi 24 jam demi mencegah penumpukan armada.

Potret dan Tantangan Logistik di Kawasan Timur Indonesia

Persoalan keterbatasan simpul darat makin terasa di kawasan timur Indonesia. Kepala Cabang PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) Merauke, Puji Hermoko, mengungkapkan 100% depo di Merauke masih berada di dalam area pelabuhan.

"Kontainer harus bisa keluar, dalam arti harus ada backup depo di luar karena Merauke 100% deponya di dalam," ungkap Puji.

Akibatnya, biaya logistik membengkak. SPIL bahkan beberapa kali harus menurunkan muatan di Timika sebelum dilanjutkan ke Merauke, yang berisiko menaikkan biaya dan merusak komoditas pangan. “Harapan kami, ada kebijakan dari Pemda maupun Pemprov sehingga kami bisa membuat depo di luar,” harapnya.

Menjawab tantangan tersebut, Terminal Head TPK Merauke, Muhammad Rasul Irmadani, memaparkan pihaknya tengah memproses lelang revitalisasi lapangan penumpukan seluas 1,4 hektare dan penambahan peralatan Rubber Tyred Gantry(RTG).

"Pekerjaan revitalisasi itu nanti luasannya 1,4 hektare yang mau diperbaiki. Untuk penguatan, perbaikan akses, pembuatan jalur alat RTG. Dengan adanya RTG itu, kami berharap kapasitas bertambah ke atas," terang Rasul.

Terkait depo eksternal, Rasul setuju bahwa depo merupakan lini kedua yang idealnya berada di luar pelabuhan, walau pengembangannya terkendala investasi dan daya dukung jalan.

"Depo itu sebenarnya lini dua, memang harus di luar pelabuhan. Kami berharap perusahaan pelayaran membuat depo di luar pelabuhan. Namun, ada beberapa kendala, mulai dari kebutuhan investasi hingga izin pemerintah untuk lintas jalan keluar karena daya dukung jalan," urai Rasul seraya menambahkan bahwa Rencana Induk Pelabuhan (RIP) sedang disusun bersama pemangku kepentingan.

Sementara itu, di TPK New Makassar yang berperan sebagai hub utama Indonesia Timur, operasional berjalan lancar dan kapasitas penumpukan masih memadai. Terminal Head TPK New Makassar, Teguh Firdaus, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor.

"Makassar jadi hub untuk Indonesia Timur. Jadi simpul utama distribusi berbagai komoditas yang bergerak menuju kawasan timur Indonesia," sebut Teguh.