Kasus Mafia Beras: 13 Orang Jadi Tersangka dan 15 Merek Terseret

Penindakan terhadap mafia beras kembali menunjukkan hasil. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut ada 13 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam delapan perkara dugaan pelanggaran tata niaga perberasan, dengan keterlibatan 15 merek dagang.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (8/11/2026), dikutip dari Antara, Amran menyampaikan perkembangan terbaru tersebut.

"Kami umumkan sekarang ini ada 15 merek beras (yang melanggar), yang tersangka 13 orang dalam delapan kasus," kata Andi Amran Sulaiman.

Pemerintah menegaskan operasi akan terus berjalan untuk menindak praktik pengoplosan, kecurangan mutu, hingga manipulasi harga sampai seluruh jaringan pelanggaran terbongkar. Amran menekankan tidak ada ruang kompromi bagi pelaku, terlebih beras merupakan komoditas strategis yang mendapat dukungan subsidi negara.

"Jangan mempermainkan pangan karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Itu strategis, itu vital. Jadi tolong juga para pengusaha besar maupun menengah jangan mempermainkan ini," tegas Amran.

Fokus pengawasan Kementerian Pertanian mencakup ketidaksesuaian standar mutu serta penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Amran mengimbau pelaku usaha segera mematuhi ketentuan harga resmi.

"Beras ini disubsidi pemerintah. Ada HET untuk menjaga konsumen dan HPP untuk menjaga petani. Dua-duanya kita jaga. Jangan ada yang mengambil keuntungan semena-mena. Pasti kami kejar dan kami tindak," ujarnya.

Bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar, pemerintah menyiapkan sanksi tegas mulai dari penutupan izin hingga pidana penjara maksimal tujuh tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar.

Khusus pada penanganan pengoplosan beras SPHP, Amran memaparkan beberapa modus yang teridentifikasi di lapangan:

• Membawa beras ke fasilitas penggilingan untuk digiling ulang.
• Mengemas ulang beras menggunakan karung bermerek lain.
• Membongkar muatan di lokasi tersembunyi demi mengganti karung dan identitas produk.

Ratusan Aduan Publik, Penindakan Mafia Beras Berlanjut

Efektivitas penindakan turut didorong laporan masyarakat. Dalam sekitar dua pekan, Kementerian Pertanian menerima 340 aduan melalui kanal Lapor Pak Amran. Laporan itu mencakup isu beras, pupuk, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga proyek cetak sawah.

Amran mengapresiasi dukungan Kepolisian, Kejaksaan, serta aparat penegak hukum lainnya atas sinergi penindakan di sektor pangan. Ia memastikan pengejaran terhadap pelanggar tidak berhenti.

"Mafia Indonesia harus bebas dari mafia beras, khususnya mafia pangan. Harus bebas. Ini masalah serius," kata Amran.

Pengawasan Sejak April 2026, Berujung Penyegelan Pabrik

Langkah hukum terbaru merupakan puncak rangkaian pengawasan yang digelar sejak April 2026, dengan sorotan khusus pada beras fortifikasi.

• Juli–Agustus 2026: Pengawasan diperluas ke 11 provinsi dengan menguji 190 sampel dari 27 merek. Hasil laboratorium menunjukkan 25 merek tidak memenuhi standar gizi dan mutu pada kemasan.
• 15 September 2026: Temuan laboratorium diumumkan resmi. Mentan menginstruksikan penarikan produk dari pasar, pencabutan izin edar, dan pemrosesan hukum.
• 21 Oktober 2026: Penyidikan resmi menyasar produsen PT DTA.
• 30 Oktober 2026: Satgas Pangan Polri bersama Polda Sumut membongkar pelanggaran produksi beras fortifikasi di PT UDS, Kabupaten Deli Serdang, dan menyita lebih dari 15 ton beras serta peralatan mesin.
• Awal November 2026: Badan Pangan Nasional (Bapanas) memberlakukan moratorium sementara penerbitan izin edar PSAT beras fortifikasi untuk pembenahan perizinan dan standar mutu.

Pemerintah menyatakan pengawasan akan diperketat dari hulu ke hilir, tidak hanya untuk memberi efek jera, tetapi juga melindungi konsumen dan memastikan petani tidak dirugikan oleh praktik usaha yang tidak sehat.