BTN Catat Kucurkan Rp7,4 Triliun Kredit Rumah, Ini Rinciannya

 

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat komitmen perusahaan dalam mendukung Kredit Program Perumahan (KPP) demi memperluas akses pembiayaan di sektor properti sekaligus memperdayakan ekonomi masyarakat.

Sejak awal digulirkan, BTN mencatatkan penyaluran pembiayaan KPP secara akumulatif sebesar Rp7,4 triliun. Angka tersebut terbagi atas Rp5,4 triliun untuk KPP Supply dan Rp2,0 triliun untuk KPP Demand. Langkah ini terbukti efektif menyasar dua segmen utama sekaligus, yaitu penyedia hunian dan masyarakat produktif.

Direktur Corporate Banking BTN Helmy Afrisa menegaskan pentingnya peran strategis KPP yang mampu menjangkau penyedia jasa perumahan maupun konsumen secara bersamaan.

"Melalui KPP Supply dan KPP Demand, BTN berupaya memperluas akses pembiayaan di seluruh ekosistem perumahan. Kami ingin program ini tidak hanya mendorong penyediaan hunian, tetapi juga meningkatkan produktivitas pelaku usaha dan pada akhirnya menggerakkan ekonomi rakyat," ujar Helmy dalam kegiatan Sosialisasi Kredit Program Perumahan di Menara BTN, Jakarta, dikutip Sabtu (12/9).

Pada skema supply, fasilitas pinjaman berplafon hingga Rp5 miliar dapat dimanfaatkan oleh kontraktor, pengembang, hingga pemilik toko bahan bangunan. Sementara pada skema demand, UMKM perorangan bisa mengakses pembiayaan hingga Rp500 juta untuk membeli, membangun, atau merenovasi rumah yang difungsikan sebagai penunjang kegiatan usaha.

Peluang ekspansi KPP dinilai masih sangat besar. Di area Jakarta dan sekitarnya saja, BTN telah merekap 353 peminatan dengan total plafon mencapai Rp424,944 miliar—terdiri atas 57 peminatan KPP Supply (Rp288,970 miliar) serta 296 peminatan KPP Demand (Rp135,974 miliar).

"Besarnya peminatan menunjukkan kebutuhan pembiayaan perumahan datang dari berbagai sisi. Kami akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, developer, kontraktor, toko bahan bangunan, dan pelaku UMKM agar manfaat KPP dapat menjangkau semakin banyak masyarakat," kata Helmy.

Langkah penguatan KPP ini menjadi strategi BTN dalam mengoptimalkan ekosistem perumahan yang ada demi memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.

"Bagi masyarakat produktif, rumah bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga dapat menjadi tempat usaha dan aset yang mendukung peningkatan penghasilan keluarga. Karena itu, kami ingin pembiayaan perumahan turut menciptakan kegiatan usaha, meningkatkan produktivitas, dan mendorong kesejahteraan masyarakat," tutur Helmy.

Dukungan Kementerian PKP bagi UMKM

 

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengapresiasi terobosan KPP yang dinilai efektif mendorong para pelaku UMKM di sektor properti untuk naik kelas.

"Manfaat program ini sangat luar biasa. Dari sisi supply, subsidi bunganya sangat membantu. Mudah-mudahan, seperti tujuannya, UMKM baik kontraktor, developer maupun toko bangunan bisa naik kelas," ujar Maruarar.

Maruarar menambahkan, walau tergolong baru, program KPP mendapatkan respons pasar yang sangat tinggi. Antusiasme tersebut berimbas pada lonjakan kuota KPP secara nasional dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun. Ia turut memberikan penekanan khusus pada dominasi BTN di sektor penyaluran KPP Supply.

"Programnya boleh baru, belum sampai setahun, tetapi ternyata responsnya sangat positif. Penyerapan sangat tinggi, makanya kuotanya dinaikkan dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun. Dari sisi supply, BTN itu paling tinggi," kata Maruarar.

Namun, keberhasilan KPP menurutnya tidak sekadar diukur dari besarnya nominal angka yang dikucurkan, melainkan dari transformasi skala usaha para pelakunya.

"Kita baru bangga kalau 10 atau 15 tahun lagi, UMKM yang kita temui hari ini mengatakan, waktu itu saya masih UMKM, tetapi 10 tahun kemudian saya sudah naik kelas menjadi perusahaan besar yang sukses," kata Maruarar.

Sektor perumahan diyakini memiliki multiplier effect yang luas terhadap perekonomian nasional. Pembangunan fisik tidak hanya menggerakkan pengembang, tetapi juga menyerap banyak tenaga kerja serta memicu permintaan materi bangunan, jasa transportasi, hingga usaha kecil di sekitar lokasi proyek.

"Ekosistem perumahan sangat luar biasa. Pengembang, developer, kontraktor, toko bangunan, UMKM, semuanya harus solid supaya kita bisa menggerakkan ekonomi," ujarnya.

Atas dasar itu, Maruarar terus mendorong BTN melakukan percepatan penyaluran KPP. Terhitung sejak Januari hingga 9 September 2026, realisasi KPP BTN telah menembus Rp5,25 triliun dari target tahunan Rp10 triliun.

"Targetnya besar, harapannya besar. Kerjanya juga harus besar, hatinya besar, jiwanya juga besar bagi Republik dan rakyat Indonesia," tutup Maruarar.