Utang Amerika Serikat (AS) melampaui US$ 40 triliun atau Rp 710.900 triliun (asumsi kurs Rp 17.770 per dolar AS), menandai rekor baru berdasarkan data Departemen Keuangan AS. Mengutip Anadolu, Kamis (20/8/2026), level tersebut tercatat untuk pertama kalinya sejak 2017.
Pada 18 Agustus 2026, total utang publik yang beredar mencapai US$ 40,047 triliun. Sehari sebelumnya berada di US$ 39,987 triliun atau Rp 710.668 triliun. Dari jumlah tersebut, komponen utang publik sebesar US$ 32,266 triliun atau Rp 573.447 triliun, sementara utang antarpemerintah tercatat US$ 7,782 triliun.
Kenaikan utang didorong oleh beberapa faktor: pembiayaan jumbo saat pandemi COVID-19, defisit anggaran yang berulang, pemotongan pajak, meningkatnya biaya bunga, serta bertambahnya belanja untuk program sosial. Sebagian besar pendapatan federal kini terserap untuk membayar bunga, memicu kekhawatiran atas keberlanjutan fiskal AS.
Advertisement
Lintasan Utang dari 2017 hingga Kini
Saat Donald Trump pertama kali menjabat pada Januari 2017, utang federal berada di sekitar US$ 19,95 triliun atau Rp 354.561 triliun.
Pada akhir masa jabatan pertamanya, angka tersebut menyentuh US$ 27,75 triliun atau Rp 493.186 triliun. Dalam kurun waktu kurang dari satu dekade, total utang meningkat lebih dari dua kali lipat.
Selama empat tahun masa kepresidenan mantan Presiden Joe Biden, utang melonjak hingga sekitar US$ 36,22 triliun atau Rp 643.719 triliun.
Setelah Trump kembali menjabat, total tersebut bertambah lagi sekitar US$ 3,8 triliun atau Rp 67,53 triliun.
Secara kumulatif, utang nasional AS meningkat sekitar US$ 11,6 triliun atau Rp 206.161 triliun sepanjang dua periode pemerintahan Trump. Di bawah pemerintahan Biden, kenaikannya mencapai sekitar US$ 8,5 triliun atau Rp 151.066 triliun.
Advertisement
Dampak Utang Amerika Serikat ke Warga dan Pelaku Usaha
Sebelumnya, utang AS telah melampaui US$ 39 triliun atau Rp 694.356 triliun (asumsi kurs sekitar Rp 17.800 per dolar AS), yang berpotensi mendorong kenaikan biaya pinjaman bagi rumah tangga dan bisnis serta memberi tekanan lebih besar pada program pensiun federal. Temuan ini disampaikan dalam laporan Conference Board bertajuk "How the National Debt Affects All Generations of Americans", Selasa (18/8/2026).
Menurut laporan tersebut, beban utang setara sekitar US$ 116.000 atau Rp 20,65 miliar per penduduk, menggunakan data populasi per Juli 2026.
Mengutip Anadolu, Rabu (19/8/2026), laporan ini memodelkan lima skenario fiskal untuk mengukur dampak perubahan defisit, suku bunga, dan stabilitas keuangan terhadap mahasiswa yang membiayai pendidikan, keluarga yang membeli rumah, pensiunan yang bergantung pada Jaminan Sosial, hingga pemilik usaha kecil yang membutuhkan pendanaan.
Dalam skenario yang melibatkan gagal bayar (default) selama satu minggu, pembayaran pinjaman usaha kecil diperkirakan meningkat hingga 21,6%, biaya pinjaman mahasiswa 8,7%, dan biaya perumahan 6,7%.
"Utang nasional bukan sekadar angka dalam neraca pemerintah, utang ini memengaruhi keputusan keuangan yang dibuat warga Amerika Serikat setiap hari," kata Presiden CEO Center di Conference Board, David K. Young.
"Utang yang lebih tinggi dapat berarti biaya pinjaman yang lebih tinggi, sumber daya yang lebih sedikit untuk prioritas nasional, dan ketidakpastian yang lebih besar seputar program pensiun," ia menambahkan.
Advertisement
Proyeksi 2032–2036: Rasio Utang dan Jaminan Sosial
Laporan Conference Board memproyeksikan utang nasional akan mencapai 154% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2036 dalam skenario dasar, dan 180% dalam skenario defisit yang lebih tinggi.
Di sisi lain, dana perwalian utama yang membiayai tunjangan pensiun Jaminan Sosial diperkirakan habis pada 2032. Jika Kongres membiarkan tunjangan hanya dibayar dari pendapatan program yang masuk, pensiunan berpotensi menghadapi pemotongan 7% pada 2032 dan rata-rata pengurangan tahunan 28% pada 2033 hingga 2036.
Alternatifnya, mempertahankan tunjangan sesuai jadwal melalui transfer dari kas umum Departemen Keuangan membutuhkan sekitar US$ 2,7 triliun atau Rp 48.070 triliun antara 2032 dan 2036, yang berpotensi menambah defisit federal.
Menanggapi temuan tersebut, Conference Board menyerukan pembentukan komisi fiskal bipartisan di Kongres, reformasi komprehensif Jaminan Sosial, modernisasi Medicare, dan perbaikan proses penganggaran federal.