Tiga OPD di Sulawesi Tengah Kelola Rp43,7 Miliar Dana RBP untuk Mitigasi Perubahan Iklim

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) kini mengelola dana sebesar Rp43,7 miliar yang bersumber dari Green Climate Fund (GCF). Dana ini disalurkan melalui skema Result Based Payment (RBP) sebagai insentif atas pencapaian mitigasi perubahan iklim. Tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sulteng ditunjuk untuk mengelola alokasi kegiatan ini.

Program Manager RBP Sulteng, Edi Wicaksono, menjelaskan bahwa dana tersebut dialokasikan untuk Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Ini merupakan langkah konkret Pemprov Sulteng dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi emisi karbon. Dana ini setara dengan 2,8 juta Dolar Amerika.

Pengelolaan Dana RBP Sulteng ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan serta mendukung berbagai inisiatif lingkungan di wilayah tersebut. Program ini akan berlangsung selama dua tahun, dimulai sejak September hingga Agustus 2026. Fokus utamanya adalah penguatan kelembagaan dan penyusunan peta jalan FOLU Net Sink 2030.

Mekanisme Penyaluran dan Peran Lembaga Kemitraan

Dana Result Based Payment (RBP) yang diterima oleh Pemprov Sulteng tidak disalurkan secara langsung ke kas daerah. Mekanisme penyaluran dana ini melibatkan Lembaga Kemitraan sebagai perantara yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPDLH). Kemitraan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulteng untuk mengelola dan menyalurkan dana secara efektif.

Edi Wicaksono menjelaskan, "Dana ini harus melalui lembaga perantara yang berkompeten dalam kemampuan manajemen finansial serta integritas dalam pekerjaannya dan salah satu lembaga terpilih adalah Kemitraan." Hal ini memastikan bahwa Pengelolaan Dana RBP Sulteng dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

Pemilihan lembaga perantara ini penting untuk menjamin efektivitas program dan kepatuhan terhadap standar internasional. Peran Kemitraan sangat krusial dalam memastikan dana RBP mencapai tujuan mitigasi perubahan iklim yang telah ditetapkan.

Fokus Kegiatan Dinas Kehutanan dalam Pengelolaan Dana RBP

Dinas Kehutanan akan memfokuskan kegiatannya pada penguatan unit UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Taman Hutan Raya (Tahura). Unit-unit ini tersebar di 13 kabupaten dan 1 kota di Sulawesi Tengah. Penguatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hutan.

Patroli hutan menjadi salah satu kegiatan utama yang akan digalakkan untuk menekan tindak kejahatan perusakan hutan. Kegiatan ini secara langsung akan berkontribusi pada penurunan potensi emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan.

Selain itu, Dinas Kehutanan juga akan berupaya mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dengan membentuk dan memperkuat Masyarakat Peduli Api (MPA) di seluruh kabupaten/kota. Upaya ini mendukung pengelolaan hutan lestari.

Pendampingan terhadap 272 Kelompok Tani Hutan Perhutanan Sosial dan non-Perhutanan Sosial juga akan dilakukan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai jual Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat.

Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Bappeda

Dinas Lingkungan Hidup memiliki fokus utama pada pembentukan 20 kelompok Program Kampung Iklim (Proklim) baru. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat resiliensi masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Pembentukan Proklim baru ini diharapkan dapat mendukung target pemerintah provinsi dan nasional.

Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) akan memusatkan kegiatannya pada penguatan regulasi. Ini termasuk pengkajian ulang inventarisasi gas rumah kaca (GRK) dan penyusunan rencana aksi mitigasi yang terarah.

Bappeda juga akan mengembangkan kebijakan dan peraturan yang mendukung upaya mitigasi perubahan iklim. Hal ini penting untuk menciptakan kerangka kerja yang solid bagi keberlanjutan program.

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan perubahan paradigma kerja sesuai Surat Edaran Dirjen PPI No. 1 Tahun 2024 juga menjadi bagian penting dari peran Bappeda dalam Pengelolaan Dana RBP Sulteng ini. Ini menunjukkan komitmen terhadap modernisasi dan efisiensi kerja.

Sumber: AntaraNews